Kabar24.com, DENPASAR - Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menilai rencana pemerintah Bali mengirimkan 500 pengangguran dari keluarga miskin bekerja ke luar negeri termasuk kapal pesiar akan tidak efektif lantaran kurang menyasar masyarakat yang kompeten.
Ketua KPI Bali I Dewa Nyoman Susila mengkhawatirkan jika pemerintah daerah terlalu gegabah untuk mengembil keputusan ini, lantaran tanpa mempertimbangkan apakah pekerja yang akan dikirim tersebut memiliki kemampuan atau tidak.
Dikhawatirkan, biaya yang digunakan akan sias-sia lantaran pekerja yang dikirim tidak memiliki mental yang kuat, sehingga dalam seminggu bisa memutuskan kembali ke Bali.
"Mending diberikan training ke hotel-hotel baru diberangkatkan," katanya, Kamis (18/1/2018).
Sementara, total jumlah masyarakat Bali yang bekerja di kapal pesiar selama tiga tahun terakhir yakni 2015-2017 meningkat signifikan sebanyak 3.000 orang.
Jika ditotal dengan jumlah pada tahun 2014 yang sudah ada sebanyak 13.000 pekerja, maka hingga 2017 jumlahnya mencapai 16.000. Jumlah ini belum lagi ditambah dengan rencana Pemerintah Provinsi Bali yang akan membiayai 500 masyarakat kurang mampu untuk bekerja di kapal pesiar.
Baca Juga
"Hampir 50% pekerja kapal pesiar Indonesia merupakan orang Bali," kata Nyoman.
Pemerintah Provinsi Bali tengah mengganggarkan dana Rp10 miliar untuk memberangkatkan 500 pengangguran dari keluarga miskin bekerja ke luar negeri salah satunya melalui kapal pesiar. Langkah ini dinilai efektif untuk memutus rantai kemiskinan di Bali.
