Bisnis.com, JAKARTA – Undang-undang pendanaan sementara untuk mencegah penghentian pemerintah federal (government shutdown) menemui hambatan di Senat AS pada Kamis, (18/1/2018) waktu setempat, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan sementara beberapa jam sebelumnya.
Tanpa suntikan anggaran baru, sejumlah agen federal di seluruh AS akan dipaksa untuk tutup mulai Jumat tengah malam, saat dana yang ada akan habis masa berlakunya.
DPR menyetujui pendanaan sementara hingga 16 Februari setelah mengadakan pemungutan suara. RUU sementara tersebut kemudian dilanjutkan ke Senat untuk pertimbangan karena Presiden Donald Trump mendorong keras agar dapat menandatanganinya sebelum tenggat waktu Jumat.
Namun, Senat yang berisi anggota partai Demokrat dan Republik menentang RUU dari DPR tersebut karena berbagai alasan. Hal tersebut membuat undang-undang di ambang kegagalan.
Hal tersebut memicu spekulasi bahwa pemerintahan AS akan berhenti atau Kongres hanya mengeluarkan sebuah rancangan anggaran yang sangat singkat yang tidak lebih dari beberapa hari untuk memberi waktu bagi para pembuat undang-undang untuk bernegosiasi.
Perdebatan atas RUU ini dipersulit oleh permintaan partai Demokrat untuk melampirkan tindakan imigrasi ke RUU pendanaan untuk melindungi sekelompok besar imigran muda yang tidak berdokumen, yang dikenal sebagai "Dreamers."
Baca Juga
Sementara itu, Trump terus mendorong untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko yang tidak disetujui oleh banyak anggota di parlemen sebagai bagian dari kesepakatan imigrasi.
Dengan latar belakang tersebut, para anggota parlemen partai Republik dan Demokrat saling menyalahkan satu sama lain atas potensi government shutdown yang belum belum pasti tersebut.
"Senator Schumer, jangan menutup pemerintah federal ... itu berisiko, ceroboh, dan itu salah," kata Ketua DPR Paul Ryan dalam sebuah pernyataan kepada pemimpin Senat Partai Demokrat, Chuck Schumer, seperti dikutip Reuters.
Sementara itu, Senator Patrick Leahy, anggota senior Partai Demokrat di Komite Alokasi Senat, mengeluarkan sebuah pernyataan yang menuduh Partai Republik memancing untuk sebuah penutupan pemerintah federal.
"Presiden Trump ingin menutup pemerintahan karena dinding perbatasan yang akan dibayar oleh pembayar pajak AS tersebut, bukan Meksiko," kata Leahy.
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan bahwa Demokrat bertujuan untuk "menjadikan seluruh negara sebagai sandera " dengan menuntut agar masalah yang tidak mendesak terkait dengan imigrasi agar diselesaikan segera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
