Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengelolaan Sampah di Bali akan Dimulai dari Kabupaten

Pengelolaan sampah Pulau Dewata juga akan dilakukan pada masing-masing kabupaten selain melalui proyek sanitary landfill dan waste to energy management di TPA Suwung.
Wawali Denpasar IGN Jaya Negara (kiri) saat meninjau lokasi pengurukan sampah di TPA Suwung./Bisnis-Feri Kristianto
Wawali Denpasar IGN Jaya Negara (kiri) saat meninjau lokasi pengurukan sampah di TPA Suwung./Bisnis-Feri Kristianto

Kabar24.com, DENPASAR -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Bali Putu Astawa mengatakan pengelolaan sampah Pulau Dewata juga akan dilakukan pada masing-masing kabupaten selain melalui proyek sanitary landfill dan waste to energy management di TPA Suwung.

Menurutnya, sudah ada investor yang tertarik mengelola sampah dengan skala kecil yakni hanya sebanyak 100 ton. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan banyaknya sampah yang harus dikelola di TPA Suwung yakni mencapai 1.500 ton.

Apabila, investor dengan pengelolaan skala kecil ini diterima, maka dapat ditempatkan di masing-masing desa atau kabupaten. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi beban sampah TPA Suwung.

"Kami sedang menjajaki dengan kabupaten untuk memanfaatkan teknologi skala kecil," katanya, kepada Bisnis Minggu (14/1/2018).

Sementara, investor akan sangat diuntungkan jika mau menanamkan modalnya untuk mengolah sampah tersebut.

Hal itu lantaran, sampah yang tidak hanya mampu diubah menjadi energi listrik namun sisa produksi masih dapat diolah lagi menjadi produk lain seperti halnya Batako. Belum lagi, sampah dedaunan yang dapat diubah menjadi pupuk.

"Itu kan diolah itu tidak 100% menjadi produk habis, 10% akan jadi abu yang selanjutnya bisa menjadi batako, tergantung teknologi investor kita," katanya.

Sementara, yang menjadi kendala proyek waste to energy saat ini adalah tipping fee atau bayaran sampah. Diakuinya investor sebab tidak akan mendapat untung banyak jika hanya mengandalkan penjualan listrik ke PLN.

Sementara, pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk melakukan tipping fee ke investor tersebut.

"Sekarang kan harga listrik terlalu murah, PLN belinya 6.6 sen per kwh sedangkan menjual 9 sen per kwh," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper