Kabar24.com, JAKARTA - Pengaturan ambang batas presiden (presidential threshold) bukan dimaksudkan untuk memunculkan capres tunggal sebagaimana dianggap beberapa pihak, demikian dikemukakan anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Menurutnya, justru UU Pemilu tidak membolehkan munculnya capres tunggal. Pasalnya, aturan pemilu menolak kalau satu pasangan calon presiden diajukan oleh seluruh partai peserta pemilu.
“Begitu juga kalau pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan parpol peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon,” ujar Hetifah.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi itu diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.
MK menimbang bahwa presidential threshold sangat relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan adanya ketentuan presidential threshold, Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki dukungan di parlemen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
