Kabar24.com, JAKARTA - Selain harus ada bantuan keuangan ke partai politik secara reguler, bantuan itu juga perlu ditingkatkan setiap tahun meski disesuaikan dengan APBN, demikian pandangan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali.
Menurutnya, di negara demokratis sangat wajar bila negara memberi bantuan keuangan bagi partai politik yang berkontestasi pada pemilu. Pasalnya, pemberian batuan itu juga bagian dari program pendidikan politik di negara demokratis.
“Meski perlu ditingkatkan, pembiayaan partai politik tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang dialokasikan dalam APBN,” ujarnya pada Kamis (11/1/2018).
Dia menilai sangat wajar ketika partai politik mendapat bantuan dana dari pemerintah, agar partai politik tetap hidup dan menyemarakkan pesta demokrasi. Tanpa partai politik, lanjutnya, tak ada jalur kekuasaan yang bisa diisi dalam sebuah negara. “Di sinilah pentingnya menghidupkan peran partai politik dalam hubungan bernegara.”
Untuk itu, lanjutnya, negara perlu menjaga eksistensi partai politik yang diakui berdasarkan UU untuk menjaga kualitas demokrasi dan sumber rekruitmen para pemimpin negara.
Usai Pemilu 2014, sebanyak 12 partai politik peserta pemilu mendapat bantuan keuangan dari pemerintah.
PDI Perjuangan, misalnya, yang semula menerima bantuan Rp2,5 miliar setiap tahun, kini menerima dana hingga Rp23,7 miliar. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera yang semula mendapat bantuan Rp123,4 juta, kini mendapat Rp1,1 miliar.
Total dana yang digelontorkan untuk partai politik mencapai Rp 124,92 miliar dengan hitungan Rp1.000 per suara pemilih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
