Bisnis.com, JAKARTA - Korea Selatan akan melarang perdagangan cryptocurrency setelah otoritas keamanan dan petugas pajak menggerebek sejumlah kantor perdagangan uang virtual karena diduga menghindari pajak.
Menteri Kehakiman Korea Selatan (Korsel) Park Sang Ki mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan untuk melarang perdagangan uang virtual." Ada kekhawatiran besar terkait uang virtual dan Kementerian Kehakiman sedang mempersiapkan UU untuk melarang perdagangannya melalui tempat pertukaran," terangnya seperti dilansir Reuters, Kamis (11/1/2018).
Kementerian tersebut menyatakan regulasi tersebut disusun setelah dilakukan pembahasan yang cukup dengan lembaga pemerintah lainnya, termasuk Kementerian Keuangan dan regulator finansial. Selain Korsel, negara-negara lain juga tengah mencoba mengatur perdagangan uang digital yang valuasinya meroket pada 2017.
Pekan ini, dua biro pertukaran cryptocurrency terbesar Korsel yaitu Coinone dan Bithumb digerebek oleh kepolisian dan petugas pajak karena diduga menghindari pajak. Pemerintah Korsel tengah mencari cara agar aset ini bisa dikenai pajak.
Tahun lalu, valuasi bitcoin melambung hingga 1.500%. Pasar cryptocurrency di Negeri Ginseng sangat besar dengan volume perdagangan per hari yang menyamai indeks Kosdaq.
Pemegang uang digital di negara itu sangat beragam, mulai dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Hal ini memunculkan kekhawatiran berkembangnya kecanduan judi di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
