Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Akbar Tandjung Khawatir Munaslub Partai Golkar Tanpa DPP

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkhawatirkan DPD I akan menggelar Munaslub tanpa melibatkan DPP.
Tahanan KPK Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11/2017)./Antara-Akbar Nugroho Gumay
Tahanan KPK Setya Novanto meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Jakarta, Kamis (30/11/2017)./Antara-Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkhawatirkan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD I) akan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) tanpa melibatkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Kekhawatiran mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu berdasarkan pada keinginan seluruh dari 34 DPD I yang telah meminta digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

“Saya khawatir jika permintaan itu tidak direspons oleh DPP, DPD I akan tetap melaksanakan Munaslub tanpa DPP Golkar,” ujarnya pada Minggu (10/12/2017).

Dia mengakui tidak ada alterntif bagi Golkar kecuali harus segera menentukan tanggal dan menetapkan siapa yang akan jadi ketua penyelengara Munaslub. Pasalnya, 34 DPD I atau mayoritas sesuai aturan partai sudah menyetujui Munaslub.

"Informasi terakhir yang saya dapat sudah 34 DPD I, yang artinya sudah seluruh DPD I sudah memberi dukungan untuk Munaslub. Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar kan dua pertiga itu kan 24, ini kan sudah 34 artinya sudah semuanya," kata Akbar.

Mantan Ketua DPR itu kembali mengingat agar Partai Golkar tidak berlarut-larut dalam masalah kepemimpinan. Pasalnya, kalau persoalan internal tidak selesai, dikhawatirkan elektabilitas partai terus anjlok hingga bisa terancam tidak bisa ikut pemilu.

Kondisi mencuatnya rencana Munaslub ini tak lepas dari kasus yang menjerat KetuanUmum Partai Golkar Setya Novanto yang ditahan Komisin Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus korupsi e-KTP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper