Bisnis.com, JAKARTA--Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady menyatakan bahwa langkah pemerintah menswastanisasi jalan tol, bandara dan pelabuhan telah mengindikasikan adanya pembohongan diri sendiri.
“Ini kenyatan dan harus diantisipasi. Indonesia Not for Sale,” ujar Hamka pada rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basoeki Hadimoeljono dan Kementerian Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Rabu (6/12).
Anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut menyebutkan seharunsya pemerintah tidak gegabah dalam melakukan swastanisasi jalan tol, bandara, dan pelabuhan.
Dia menilai selama ini kerjasama pemerintah dengan swasta terus diperpanjang sampai sekian tahun sebelum diperpanjang lagi. Langkah itu sama artinya swasta telah memiliki dan aturan ini mengebiri diri dan mendustai diri sendiri, kata Hamka.
Dia juga mengingatkan kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan agar berhati-hati dalam melakukan swastanisasi infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.
“Jangan sampai kerjasama dengan swasta yang tidak jelas dan alangkah baiknya diberikan dan dikelola BUMN,” kata Hamka.
Baca Juga
Politisi Golkar itu juga meminta Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk secepatnya memberikan daftar perusahaan yang diberikan kesempatan swastanisasi. Untuk itu dia meminta seluruh mitra kerja harus duduk di Komisi V DPR guna mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjasamakan.
Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Iwan Andi Darmawan Aras mempertanyakan tujuan swastanisasi yang dilakukan terhadap jalan tol, bandara dan pelabuhan.
“Apakah ada jaminan swasta bisa berikan keuntungan dengan mengelola jalan tol, bandara dan pelabuhan. Hati-hati dalam melakukan swastanisasi,” ujarnya.
Sedangkan Subarna dari Fraksi Gerindra mengaku tak mengerti dengan langkah pemerintah yang melakukan swastanisasi fasilitas penting tersebut. Dirinya mengaku tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait swastanisasi tersebut.
“Saya minta pimpinan Komisi V DPR RI untuk minta daftar tol, bandara, pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta kepada Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR sehingga kita tahu dan bisa menjelaskan kepada rakyat, apakah ke asing atau swasta lokal,” ujar Subarna
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
