Bisnis.com, JAKARTA - Kegiatan silaturahmi para peserta kegiatan demonstrasi terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang disebut Reuni 212 dianggap sebagai gerakan politik untuk meningkatkan posisi tawar.
Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan perayaan setahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elit politik pada 2016 silam, merupakan sebuah gerakan politik. Dengan demikian, paparnya, kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politk formal kenegaraan.
“Menguasai ruang publik adalah target para elit 212 untuk menaikkan daya tawar politik dengan para pemburu kekuasaan atau dengan kelompok politik yang berseberangan dengan para pemegang kekuasaan,” katanya, Sabtu (2/12/2017).
Jadi, karena beranggapan bahwa ruang publik adalah politik, lanjutnya, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini bakal terus dikapitalisasi.
Dia menyayangkan gerakan 212 yang menggunakan pranata dan instrumen agama, oleh banyak tokoh agama justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia. Karena itu, dia berpendapat apapun alasannya, populisme agama sesungguhnya menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama serta menghilangkan pula rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.
“Saya meyakini perlahan gerakan ini mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga menjauhi praktik politisasi identitas agama untuk merengkuh dukungan politik,” tuturnya.
Publik, paparnya, juga telah menyadari bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk. Dengan demikian, kecuali untuk kepentingan elit, gerakan reuni 212 sebenarnya tidak relevan menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
