Kabar24.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Kota Semarang mengungkapkan,alami peningkatan jumlah peserta mencapai 96% dari total jumlah penduduk yang tinggal mencapai 2 juta jiwa.
Namun karena peningkatan tersebut, menjadi masalah dari segi finansial. Dalam kurun waktu satu tahun, BPJS Kesehatan KCU Kota Semarang menggelontorkan dana hingga Rp2,3 triliun, untuk membiayai seluruh pengobatan peserta BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan KCU Kota Semarang, Bimantoro R mengatakan masih terjadi defisit pada pembiayaan BPJS Kesehatan khususnya di Kota Semarang.
"Kami menyebutnya bukan defisit namun missmatch, karena iuran yang diterima lebih kecil dibandingkan pengeluaran pembiayaan yang mencapai triliunan. Hal tersebut disebabkan perhitungan tidak sesuai dengan perhitungan aktual. Kalau iuran tidak dinaikan maka akan terus terjadi missmatch,"tuturnya.
Pihaknya menambahkan, pendapatan yang diterima BPJS Kesehatan dari iuran peserta lebih sedikit dibandingkan pengeluaran.
"Selama sebulan BPJS KCU Kota Semarang menerima pendapatan sekitar Rp52 miliar perbulan, namun dalam pengeluarannya mencapai Rp172 miliar. Masalah defisit tersebut ditutup dari anggaran pemerintah,"tambahnya.
Baca Juga
Bimantoro menambahkan,mengenai berita BPJS Kesehatan akan menstop anggaran delapan penyakit dinyatakan sebagai hoax.
"Berita tentang delapan penyakit yakni Jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirois, hepatitis, talasemia, leukemia dan hemofilia akan distop pembiayaannya itu berita palsu. Yang sebenarnya itu hanyalah sebuah wacana saja, dikemukakan direktur utama melihat adanya missmatch antara iuran dengan pengeluaran," ungkapnya.
Sementara itu, peserta BPJS Kesehatan, Susilowati merasa pengelolaan BPJS Kesehatan selama ini sudah baik.
"Menurut saya sudah baik untuk pengelolaannya namun terkadang beberapa rumah sakit selalu penuh, saat menggunakan BPJS Kesehatan jadi saya terkadang kesulitan," tuturnya.
Peserta BPJS Kesehatan yang lain, Suwono berharap agar masalah defisit anggaran dari BPJS Kesehatan juga bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
