Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sanny Iskandar, Ketua Umum HKI : Golkar Butuh Figur Airlangga Hartarto

Saat ini Golkar dinilai membutuhkan figur baru guna memimpin partai berlambang pohon beringin memperbaiki dan menaikkan kembali citranya.
Ketua DPR Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11)./ANTARA-Hafidz Mubarak A
Ketua DPR Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11)./ANTARA-Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA - Saat ini Golkar dinilai membutuhkan figur baru guna memimpin partai berlambang pohon beringin memperbaiki dan menaikkan kembali citranya.  

"Untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali citra Golkar saat ini, diperlukan figur ketua umum yang mempunyai kepribadian dan intelektualitas yang baik, berjiwa negarawan, tidak memiliki potensi permasalahan hukum dan punya kapabilitas memimpin organisasi besar," ujar Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), dalam pesan singkatnya, Rabu (29/11/2017).

Ia menyebutkan, kalangan dunia usaha melihat ada kader Golkar yang dapat diharapkan untuk menjalankan tugas tersebut.

"Komunitas dunia usaha melihat kriteria tersebut ada pada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto," ujar Sanny.

Nama Airlangga terus menguat seiring dorongan agar Golkar melakukan pergantian ketua umum yang sekarang masih dijabat Setya Novanto. Dorongan untuk mengganti Setya Novanto muncul sekaitan kasus dugaan korupsi E-KTP. Di kalangan Golkar wacana Munaslub terus bergulir.

Sementara itu, terkait Munaslub, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan hal itu harus tetap digelar apa pun hasil praperadilan kasus Setya Novanto.

Menurut Wapres JK, sekalipun hasil praperadilan akan kembali memenangkan Setnov, Munaslub seharusnya tetap dilakukan untuk mencari pemimpin baru Golkar dan memperbaiki citra partai Pohon Beringin yang sudah terlanjur buruk.

"Karena namanya [Setya Novanto] sudah jelek. Kan praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya prosesnya bisa saja, katakanlah dia menang, orang tetap berpikir bahwa ada masalah," kata Wapres, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (28/11/2017).

Sebelumnya, berdasarkan rapat Pleno Golkar 21 November lalu, Munaslub akan digelar menunggu praperadilan Setnov dalam kasus korupsi E-KTP yang akan digelar Kamis (30/11/2017). Namun, sejumlah pihak juga bersikeras menginginkan agar Munaslub dilakukan sebelum praperadilan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Saeno
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper