Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alasan Jusuf Kalla Anjurkan Khofifah Mundur dari Kabinet

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganjurkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk melepaskan jabatannya agar dapat fokus mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur.
Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (tengah) berjabat tangan dengan Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Elistyanto Dardak (kanan) menjelang penyerahan surat rekomendasi Cagub dan Cawagub Jawa Timur, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/11). DPP Partai Golkar resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jatim 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham (tengah) berjabat tangan dengan Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Emil Elistyanto Dardak (kanan) menjelang penyerahan surat rekomendasi Cagub dan Cawagub Jawa Timur, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (22/11). DPP Partai Golkar resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jatim 2018. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganjurkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk melepaskan jabatannya agar dapat fokus mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur.

"Ini demi Ibu Khofifah sendiri juga, supaya intensif waktunya 'kan sisa 8 bulan ya, 7 bulan, Pilkada kalau tidak intensif 7 bulan bisa, sulit," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Selain agar fokus mengikuti pilkada, menurut Wapres JK, tugas menteri sosial sangat berat, karena mengurusi urusan kemanusiaan dan posisinya strategis di pemerintahan, sehingga dibutuhkan konsentrasi dari orang yang menjabatnya.

"Pertama tugas itu sangat penting, karena harus berurusan dengan masyarakat dan sebagainya, kalau sibuk kampanye bagaimana caranya?" kata Jusuf Kalla.

Namun, JK menambahkan semua keputusan tentang posisi menteri sosial berada di tangan Presiden Joko Widodo yang telah menerima surat pemberitahuan Khofifah bahwa dirinya telah resmi maju menjadi calon gubernur Jawa Timur.

"Saya belum tahu karena surat itu ditujukan kepada Presiden, tapi tentunya Presiden tidak bisa melarang orang untuk ikut pilkada," kata dia.

Menurut JK komunikasi terakhir antara Presiden dan Khofifah dilakukan saat ia masih belum 100 persen yakin akan maju pilkada, sehingga tidak ada pembahasan soal posisi mensos di antara ketiganya.

"Tapi, ini kan sudah diumumkan, ya, sudah dapat partai, jadi pasti ada langkah-langkah itu," kata Jusuf Kalla.

Terkait calon pengganti Khofifah sebagai nensos apabila memang perlu mengundurkan diri, Wapres JK mengatakan kriteria yang paling penting adalah kemampuan dan profesional.

"Saya kira bukan soal dari mananya, tapi sanggup apa tidak dia melanjutkan usaha Ibu Khofifah karena Ibu Khofifah 'kan termasuk menteri yang cukup baik," kata dia.

Khofifah telah menyerahkan surat tertulis kepada Presiden Jokowi melalui Kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Senin (27/11/2017) yang menyampaikan informasi resmi bahwa dirinya akan maju menjadi calon gubernur berpasangan dengan Emil Dardak sebagai wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Surat tersebut juga menyebutkan bahwa pasangan tersebut telah mendapatkan rekomendasi resmi dari Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper