Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi label Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme, yang menandai prospek suram dari penyelesaian diplomatik dari konflik kedua negara.
Dilansir Washington Post, pernyataan Trump ini membuka kemungkinan Korea Utara akan mendapat beberapa sanksi baru dari AS dan kemungkinan kewajiban hukum. Namun, sanksi tersebut sepertinya tidak berefek praktis pada negara negara yang telah berhasil mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik antar benua ini.
"Seharusnya sudah lama terjadi. Seharusnya terjadi bertahun-tahun yang lalu," kata Trump di Gedung Putih, seperti dikutip Washington Post, Senin (20/11/2017) waktu AS (Senin pagi WIB).
Pernyataan tersebut mengacu pada keputusan hampir satu dekade yang lalu untuk menghapus Korea Utara dari daftar terorisme sebagai isyarat diplomatik. Langkah kontroversial yang dilakukan tahun 2008 lalu itu dimaksudkan untuk memberi penghargaan kepada Korea Utara atas kerja sama dan untuk mendorong negosiasi lebih lanjut.
Trump telah menganggap tawaran tersebut, yang dilakukan pada masa mantan presiden George W. Bush sebagai naif dan salah arah. Trump berpendapat, alih-alih menurunkan risiko perang nuklir, upaya negosiasi yang lalu malah meningkatkan ketegangan dan membuat Korea Utara berani melakukan provokasi lainnya.
"Selain mengancam dunia dengan kerusakan nuklir, Korea Utara telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di tanah asing," kata Trump.
"Rezim Korea Utara harus taat hukum. Mereka harus mengakhiri pengembangan rudal nuklir dan balistik yang melanggar hukum, dan menghentikan semua dukungan untuk terorisme internasional," lanjutnya.
Korea Utara sebelumnya telah masuk dalam daftar terorisme selama 20 tahun sebelum akhirnya dihapus pada tahun 2008 untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan nuklir. Namun, Pyongyang kemudian melanggar kesepakatan tersebut.
"Hal itu jelas gagal, karena kita bisa melihat bagaimana sikap mereka saat ini," kata Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson di Gedung Putih.
Tillerson, yang secara terbuka mempertimbangkan kembali pelabelan teroris tersebut pada awal April, mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya meminta Korea Utara bertanggung jawab atas sejumlah tindakan yang telah mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir.
Tillerson telah berusaha untuk tetap menjalin komunikasi terbuka dengan Korut bahkan saat Trump dan diktator Kim Jong Un saling melontarkan penghinaan dan ancaman, termasuk sumpah Trump pada bulan September bahwa, dia akan "menghancurkan Korea Utara secara total” jika diperlukan.
Departemen Luar Negeri akan secara resmi mengajukan permohonan kembali pelabelan terorisme pada hari Selasa, mengembalikan Korea Utara ke daftar negara-negara yang dituduh mempromosikan dan menyebarkan terorisme sebagai kebijakan nasional. Iran, Sudan dan Suriah menjadi negara lain dalam daftar tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
