Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

2023, Seluruh Tanah di Jateng Sudah Bersertifikat

Pemerintah menargetkan seluruh tanah di Provinsi Jawa Tengah harus sudah bersertipikat pada tahun 2023.
Penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Salatiga, Jateng,  (25/9)./Kemensetneg
Penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Salatiga, Jateng, (25/9)./Kemensetneg

Kabar24.com, JAKARTA-- Pemerintah menargetkan seluruh tanah di Provinsi Jawa Tengah harus sudah bersertipikat pada tahun 2023.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melaporkan bahwa sertipikat tanah yang diserahkan awal november ini mencapai 10.200 bidang tanah yang berasal dari kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Boyolali dan Klaten sebanyak 10.200 orang.

"Sementara itu masyarakat yang hadir sebanyak 9.072 orang," kata Sofyan menurut keterangan resmi yang dikuti Bisnis Jumat (10/11).

Sementara itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada penyerahan acara sertipikat tanah di Lapangan Taruna, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Presiden hal itu harus lebih cepat 2 tahun dari yang ditetapkan oleh Kantor wil BPN Provinsi Jawa Tengah, yaitu tahun 2025. "Saya mau tahun 2023 seluruh Jawa Tengah tanahnya bersertipikat. Jangan tahun 2025. Terlalu lama," kata Presiden Jokowi.

Perkiraan jumlah bidang tanah di Provinsi Jawa tengah mencapai 21.349.486 bidang tahan, hingga saat ini baru 10.039.311 bidang tanah atau (47 persen) yang memiliki sertipikat.

Tahun ini target program sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Tengah mencapai 630.213 bidang tanah, dan tahun 2018 target meningkat menjadi 1.200.000 bidang tanah.

Presiden Jokowi menekankan, percepatan sertifikasi harus dilakukan karena marakanya sengketa tanah yang terjadi akibat banyak masyarakat yang tanahnya belum memiliki sertipikat. "Jika Saya kunjungan ke desa-desa, banyak pengaduan mengenai sengketa tanah. Masyarakat mengadu langsung kepada Saya," ungkap Presiden.

"Sengketa tanah dapat dihindari apabila setiap masyarakat sudah mempunyai sertipikat tanah. Jika sudah punya sertipikat, tidak ada lagi yang mengaku-aku tanah kita," tambah Jokowi.

Menurutnya, saat ini baru 46 juta tanah di Indonesia yang baru disertipikatkan sejak Merdeka. "Kita harus kerja keras karena luas wilayah Indonesia 160 juta," kata Presiden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper