Bisnis.com, JAKARTA – Twitter Inc. meningkatkan transparansi pada iklan di jejaring sosialnya dalam upaya menangani kekhawatiran penyelidik Kongres yang menyelidiki campur tangan asing selama pemilihan presiden AS tahun 2016 silam.
Twitter menciptakan "pusat transparansi" berisi bagian untuk iklan politik yang akan menunjukkan berapa banyak biaya yang dihabiskan pada setiap penayangan iklan, identitas organisasi yang mendanai kampanye, dan target demografi dari iklan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan hari Selasa, (24/10/2017), setiap iklan politik akan diminta untuk mengidentifikasi kampanye mereka dan akan ditunjukkan di Twitter dengan tampilan dan nuansa yang berbeda. Perusahaan mengatakan akan memberukan penalti yang lebih berat bagi pengiklan yang melanggar kebijakan tersebut.
Seperti dilansir Bloomberg, upaya Twitter tersebut menandakan salah satu perubahan terbesar di antara perusahaan media sosial untuk menanggapi kekhawatiran dari pemerintah AS bahwa Rusia menggunakan platform mereka untuk menyebarkan perselisihan dalam pemilihan umum tahun lalu.
Facebook Inc sebelumnya telah menjanjikan perbaikan menyeluruh dari iklan politik dan mengatakan akan memberi Kongres semua bukti yang dimilikinya. Facebook juga juga mempekerjakan 4.000 orang untuk meningkatkan pemeriksaan periklanan online dan pengidentifikasian akun palsu.
Sebelumnya, pemerintah AS telah mengkritik media social dan mengatakan bahwa platform-platform tersebut tidak dilengkapi dengan penanganan gangguan asing.
Senator Mark Warner, pemimpin tertinggi Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat, mengecam Twitter bulan lalu karena pengungkapan yang "sangat mengecewakan" dan "tidak memadai" terhadap aktivitas Rusia yang mencurigakan di jaringannya.
Pada saat itu, Twitter mengatakan bahwa pihaknya menonaktifkan 22 akun setelah meninjau informasi dari Facebook yang menunjukkan koneksi ke 450 akun palsu di jaringan sosial perusahaan tersebut.
Twitter tersebut juga mengungkapkan bahwa situs berita Russia Today menghabiskan US$274.100 untuk mempromosikan 1.823 tweet iklan yang menargetkan pasar AS pada tahun 2016.
Menanggapi upaya Twitter tersebut, Senator Warner mngatakan bahwa itu merupakan langkah awal yang baik, terutama dalam pengungkapan informasi iklan oleh publik.
"Iklan politik online memerlukan transparansi dan keterbukaan lebih banyak," ungkap Warner dalam akun Twitter resminya.
A good first step, particularly public disclosure of ads info. Online political ads need more transparency & disclosure. We need #HonestAds https://t.co/ewDbd1hTxZ
— Mark Warner (@MarkWarner) October 24, 2017
Di luar politik, pusat transparansi Twitter akan menampilkan semua iklan yang saat ini berjalan di platform media social tersebut, berapa lama iklan berjalan, siapa yang menciptakannya, dan pengguna mana yang ditargetkan oleh iklan tersebut. Konsumen dapat melaporkan atau memberikan umpan balik negatif pada iklan yang tidak sesuai.
Langkah terakhir Twitter ini hanya membahas sedikit kekhawatiran yang disuarakan oleh Kongres. Selain masalah ini, Twitter juga menghadapi masalah dengan akun otomatis, atau bot, yang telah digunakan untuk menyebarkan informasi yang keliru. Periset telah menemukan jaringan besar bot dengan potensi hubungan Rusia yang digunakan untuk mengirim pesan politik.
“Walaupun tindakan Twitter positif, transparansi dalam periklanan saja bukanlah solusi untuk penyebaran bot yang memperkuat konten palsu dan menyesatkan atau upaya penyebaran pesan yang memecah belah," ungkap Perwakilan AS di House Intelligence Committee, Adam Schiff, seperti dilansir Bloomberg.
Iklan politik online memerlukan transparansi dan keterbukaan lebih banyak,
Meskipun begitu, langkah terakhir Twitter dan Facebook menjadi tanda bahwa perusahaan teknologi berusaha untuk berbenah diri sebelum mereka mungkin diatur peraturan pemerintah yang lebih ketat.
Senator Demokrat Amy Klobuchar dan Warner dan serta dari Partai Republik, John McCain, memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang pekan lalu yang akan meminta platform internet yang rata-rata menghasilkan 50 juta pengunjung unik dalam sebulan untuk mengungkapkan informasi tentang pengiklan politik, termasuk salinan iklan, deskripsi dari target iklan, rata-rata biaya yang dibayar untuk iklan, dan nama serta informasi kontak pengiklan.
Penasihan umum Facebook, Twitter, dan induk Google, Alfabet Inc., akan bersaksi dalam dengar pendapat publik di depan Komite Intelijen Parleman dan Senat pada 1 November mendatang mengenai bagaimana platform mereka digunakan dalam pemilihan tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1666924690.jpg?w=348&h=261)
