Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hingga 2022, Gorontalo Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 2,94%

Eksekutif dan legislatif Provinsi Gorontalo bersepakat menurunkan angka kemiskinan hingga 2,94%.
Ilustrasi permukiman warga miskin-Yulius Satria Wijaya
Ilustrasi permukiman warga miskin-Yulius Satria Wijaya

Kabar24.com, MANADO - Eksekutif dan legislatif Provinsi Gorontalo bersepakat menurunkan angka kemiskinan hingga 2,94% seiring dengan pengesahan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2017-2022.

Secara umum, struktur RPJMD Gorontalo yang resmi disahkan DPRD Gorontalo dalam sidang paripurna tingkat II, Selasa (17/10) itu, tidak banyak berubah dari RPJMD periode sebelumnya yakni 2012-2017.

Seperti keterangan resmi yang dikutip Bisnis pada Rabu (18/10/2017), pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim menambah empat program prioritas lain sehingga menjadi delapan program prioritas.

Program tersebut yakni pendidikan lebih berkualitas, kesehatan lebih prima, pembangunan lebih merata, ekonomi kerakyatan lebih meningkat, pemerintahan lebih melayani, agama dan budaya lebih semarak, pariwisata yang lebih mendunia, serfta lingkungan yang lebih lestari.

Beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan Ranperda RPJMD di antaranya tentang nomenklatur perencanaan yang semula diusulkan eksekutif berupa RPJMD periode 2018-2022 berubah menjadi RPJMD periode 2017-2022 disesuaikan dengan masa jabatan gubernur meskipun di dalamnya berisi kegiatan program 2018-2022.

Pihak eksekutif dan legislatif sepakat mematok target penurunan persentasi angka kemiskinan sebesar 2,94%.

Hal itu dilakukan mengingat alokasi dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat yang sangat dinamis, serta tren alokasi DAU yang cenderung turun dalam beberapa tahun, dan memperhatikan kinerja ekonomi kabupaten/kota.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutannya menyambut baik pengesahan RPJMD tersebut dan memberi apresiasi kepada pihak DPRD dan aparaturnya di eksekutif yang telah bekerja maksimal menyusun serta menetapkan RPJMD.

Rusli menilai pembahasan RPJMD yang dinamis menandakan DPRD sangat serius dalam membahas dokumen perencanaan tersebut.

Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan yang telah disepakati oleh DPRD, menurut Rusli, cukup realistis. Selain mengingat kondisi makro ekonomi nasional, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan anggaran di kementrian/lembaga termasuk dana DAU yang ditransfer ke daerah.

“Satu satunya harapan kita adalah transfer daerah. Tahun 2017 ada pajak sekitar Rp500 triliun tidak akan tercapai dan ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap APBN. Jalan satu satunya bagaimana memperbanyak jejaring kementerian lembaga untuk membantu provinsi di berbagai macam sektor. Tinggal bagaimana melakukan lobi dan meyakinkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper