Kabar24.com, LONDON - Masalah keimigrasian merupakan dampak ikutan atas keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Setidaknya Inggris akan membutuhkan 1.200 petugas pemerintahan untuk membantu pencatatan data warga negara-negara anggota Uni Eropa yang tinggal di negeri itu setelah memisahkan diri dari EU pada 2019 nanti, ungkap menteri dalam negeri, Selasa (17/10/2017) waktu setempat.
Pemerintah sejauh ini telah merekrut 700 petugas dan akan menambah 500 orang lagi. Mereka akan dikerahkan untuk menjalankan sistem mulai akhir tahun depan, kata Menteri Dalam Negeri Amber Rudd kepada sebuah komite parlemen Inggris.
Kementerian keuangan telah menyediakan dana sebesar 50 juta pound (sekitar Rp793 miliar) untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan program tersebut, kata Rudd.
"Kami akan melakukan uji coba serta menjalankan (sistem) ini secara bertahap untuk memastikan (sistem) berjalan dengan baik," kata Rudd.
Status hukum dan hak-hak yang dimiliki warga negara-negara Uni Eropa merupakan salah satu masalah yang semakin mengganjal dalam pemisahan Inggris yang pelik dari kelompok Uni Eropa.
Baca Juga
Ada sekitar tiga juta warga negara-negara anggota Uni Eropa yang saat ini tinggal di wilayah Kerajaan Inggris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
