Bisnis.com, JAKARTA—Partai Republik AS mendapatkan angin segar terkait rencana reformasi undang-undang perpajakan AS yang diusung oleh Presiden AS Donald Trump, setelah mendapat dukungan dari dua anggota parlemen AS.
Dua anggota parlemen tersebut adalah Senator Lisa Murkowski dari Alaska dan Senator Susan Collins dari Maine. Keduanya sama-sama dari Partai Republik. Adapun pada awalnya, kedua pejabat tersebut dikabarkan bakal menolak rancangan undang-undang reformasi pajak AS tersebut.
“Saya memilih sikap untuk ’ya’, saya sepakat untuk mendukung rancangan undang-undang pajak baru ini,” kata Murkowski, seperti dikutip dari Reuters (17/10/2017).
Jumlah dukungan berpotensi meningkat, ketika Senator Rand Paul mengatakan bahwa dirinya akan memilih sikap ‘ya’ untuk mendukung reformasi pajak AS. Hanya saja dia ingin memastikan terlebih dulu, bagaimana bentuk akhir dari rancangan undang-undang reformasi pajak Paman Sam tersebut.
Dukungan tersebut diharapkan akan membuat undang-undang perpajakan AS dapat disetujui sebelum Januari 2018. Partai Republik sendiri dalam hal ini tidak mau kejadian gagal dicabutnya Obamacare pada pertengahan tahun ini, kembali terjadi pada rencana refromasi pajak.
Kala itu, kubu konservatif Partai Republik justru menolak undang-undang kesehatan baru buatan Trump, yang akan menggantikan Obamacare.
Baca Juga
Kini penolakan yang cukup besar pun mengemuka dikalangan legislatif AS. Penolakan itu didasrkan pada ancaman melebarnya defisit anggaran Amerika Serikat (AS) akibat aturan perpajakan nasional yang baru.
Adapun defisit anggaran Paman Sam selama ini telah menjadi isu yang paling sensitif di kubu legislatif AS, terutama dari Parta Demokrat. Pasalnya, selama ini Pemerintah AS cukup kesulitan untuk merealisasikan program barunya, lantaran terbentur risiko pelebaran defisit anggaran nasional
Salah satu persoalan terbesar yang menjelaskan mengapa defisit anggaran menjadi isu krusial adalah, Pemerintah AS telah terjebak dalam defisit anggaran tahunan sebesar US$550 miliar dan utang nasional melebihi US$20 triliun. Nilai utang tersebut terakumulasi dari defisit dan bunga utang masa lalu.
Apabila draft reformasi pajak AS yang diresmikan oleh partai Republik Republik direalisasikan, maka pendapatan nasional akan terpangkas secara tajam hingga US$6 triliun. Di sisi lain, tidak ada pemotongan belanja yang sepadan yang diusulkan untuk menambal kerugian akibat reformasi pajak tersebut.
Akibatnya pemangkasan tarif pajak yang diusulkan Trump berpeluang besar memperbesar defisit dan menambah utang.
Sebelumnya, Gedung Putih mengklaim bahwa penduduk kelas menengah AS akan melihat pendapatan mereka meningkat lebih dari US$4.000 akibat reformasi pajak yang diusung oleh Trump. Gedung Putih juga menyebutkan bahwa kubu eksekutif saat ini sedang memperjuangkan ambisinya untuk memotong tarif pajak perusahaan menjadi 20% dari tarif saat ini yang mencapai 35%.
Sementara itu, terkait rencana reformasi pajak, Trump kembali melemparkan pernyata kontroverisal yang menyerang Partai Demokrat. Dalam cuitannya di akun Twitter-nya, dia menyangkal tudingan dari Partai Demokrat yang menyebutnya sebagai pemberi hadiah bagi orang kaya, melalui kebijakan reformasi pajaknya.
"Partai Demokrat hanya ingin terus meningkatkan pajak dan menghalangi kami. Hanya itu yang mereka sukai," kata Trump, Selasa (17/10)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
