Kabar24.com, JAKARTA — Pihak Istana menyebut fokus utama Presiden Joko Widodo adalah untuk memperkuat dan mempercepat pemberantasan korupsi.
Juru bicara Presiden Johan Budi mengatakan rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kewenangan Polri. Selain itu, Kejaksaan Agung juga memiliki tim khusus.
"Pertama, densus anti korupsi ini nantinya harus bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi. Kedua, harus ada sinergitas antara Polri, KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi], dan Kejaksaan," kata Johan Budi di Kantor Staf Presiden, Selasa (17/10/2017).
Presiden Jokowi, lanjutnya, hanya meminta agar upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat dan masif. Di sisi lain, pihak KPK juga telah menyetujui pembentukan densus tersebut.
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian saat di Komisi III DPR memaparkan bahwa pembentukan Densus Tipikor butuh anggaran sedikitnya Rp2,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
