Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sumsel Ajukan DAK Rp357 Miliar Untuk Perbaikan Jalan

Pemprov Sumatra Selatan terkendala keterbatasan dana dalam APBD sehingga mengajukan dana alokasi fisik atau DAK senilai Rp357 miliar kepada pemerintah pusat dalam APBN 2018 untuk memperbaiki kondisi jalan di provinsi itu yang banyak rusak berat.
Pekerja mempersiapkan sejumlah peralatan saat mengerjakan awal proyek jalan tol Palembang - Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Kecamatan Pemulutan Kab Ogan Ilir (OI), Sumsel. Selasa (28/7). Dibutuhkan lahan sekitar 302 hektare untuk pembangunan jalan tol Palembang - Indralaya sepanjang 22 km yang ditargetkan selesai pada 2018. /ANTARA
Pekerja mempersiapkan sejumlah peralatan saat mengerjakan awal proyek jalan tol Palembang - Indralaya (Palindra) di Desa Ibul Kecamatan Pemulutan Kab Ogan Ilir (OI), Sumsel. Selasa (28/7). Dibutuhkan lahan sekitar 302 hektare untuk pembangunan jalan tol Palembang - Indralaya sepanjang 22 km yang ditargetkan selesai pada 2018. /ANTARA

Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemprov Sumatra Selatan terkendala keterbatasan dana dalam APBD sehingga mengajukan dana alokasi fisik atau DAK senilai Rp357 miliar kepada pemerintah pusat dalam APBN 2018 untuk memperbaiki kondisi jalan di provinsi itu yang banyak rusak berat.

Kabid Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga-Tata Ruang (PUBM-TR) Sumsel, Ridwan, mengatakan pihaknya telah membuat rencana usulan DAK fisik ke pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan milik provinsi di kabupaten kota di Sumsel.

"Sudah ada draf dan sudah kami ajukan. Nilainya Rp357 miliar," katanya, Senin (16/10/2017).

Menurut Ridwan, tahun lalu, pihaknya mengajukan Rp200 miliar, tapi yang disetujui hanya Rp37 miliar. Tahun depan, pihaknya  berharap agar semua  usulan dana tersebut dapat diterima.

"Tentu kami berharap agar jalan yang diakui dapat disetujui pemerintah sehingga target agar kondisi 100% jalan mantap [dapat dilalui] bisa terealisasi," katanya.

Ridwan mengemukakan saat ini selain memang keterbatasan anggaran juga alokasi dana untuk perbaikan jalan terfokus kepada pengembangan dan pembangunan infrastruktur penunjang Asian Games 2018 seperti akses menuju Jakabaring dan venue olahraga. Juga, memperbaiki kondisi jalan milik pemprov sepanjang 1.500 km.

Pihaknya mencatat, beberapa ruas jalan yang diajukan untuk perbaikan rutin atau reguler sebesar Rp260 miliar. Sedangkan penugasan sebesar Rp97, 7miliar adalah perbaikan jalan menuju akses pariwisata. 

Ridwan mencontohkan, peningkatan jalan Dabuk Rejo- Batas Kabupaten OKU Utara (OKUT), jalan Kurungan Nyawa- Gumawang (OKUT), Tanjung Kemuning - Batas Kabupaten OKI, Sekayu - Batas Muara Enim (Muba). Sedangkan untuk penugasan, jalan akses menuju TPI Sungsang (Banyuasin), Jalan Sp Tugu Mulya- Terawas (Mura), Jl Pagar Alam - Tanjung Raya (Empat Lawang) dan daerah lainnya. 

Dia menjelaskan, jalan yang diajukan ini lantaran memperhatikan skala prioritas, tingkat kerusakan yang cukup parah.

"Rusak parah, tapi tidak mengisolir kawasan tersebut. Artinya mobilitas kendaraan dan warga masih bisa," katanya.

Kepala Dinas PUBM-TR Sumsel, Ucok Hidayat, sebanyak 5% jalan rusak parah itu menyebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

Kondisi kerusakannya pun per spot atau per titik kawasan, tidak secara menyeluruh dalam keadaan rusak parah.

"Kerusakan jalan ini imbas dari adanya tonase berlebihan yang melintas diatas badan jalan. Juga karena sudah lama jalan tidak ditangani,” kata Ucok.

 Adapun upaya perbaikan dilakukan dengan berbagai cara, seperti tambal sulam, hotmix atau pelapisan aspal, hingga pemasangan jalan cor beton. Pada semester pertama tahun ini dianggarkan Rp180 miliar dan pada semester dua dianggarkan Rp275 miliar.a

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan  Sumsel, Sudarso mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan DAK dari provinsi maupun dari kabupaten kota di Sumsel. Oleh larena itu, pihaknya belum tahu berapa usulan DAK fisik. ”Biasanya, DAK fisik itu ketahuan pada akhir November,” katanya.

Dia menjelaskan, pengelolaan anggaran sebanyak Rp17,52 triliun. Sementara tahun lalu anggaran yang dikelola sebanyak Rp12,9 triliun dengan realisasi serapan sebesar 92%. 

Adapun pengelolaan anggaran sebanyak Rp17,52 triliun tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp13,37 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebanyak Rp1,88 triliun dan dana desa  sebanyak Rp2,26 triliun untuk 2.852 desa.

Menurut Sudarso, kinerja realisasi anggaran belanja kementerian/lembaga sampai dengan 22 September 2017 sebesar 58,85 persen atau senilai Rp7,86 triliun. Realisasi itu juga termasuk anggaran dekonsenstrasi yang senilai Rp248 miliar dan tugas pembantuan sebesar Rp877 miliar.

“Penyerapan anggaran yang agak susah itu di lembaga yang pengerjaan fisiknya besar, seperti Kementerian Pekerjaan Umum. Biasanya siklus mereka mulai di akhir triwulan III dan awal triwulan IV,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper