Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Jusuf Kalla: Menteri, Berbeda Pendapat Jangan di Depan Umum

Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan anggota Kabinet Kerja untuk tidak gaduh sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10)./ANTARA-Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) saat menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10)./ANTARA-Rosa Panggabean

Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali mengingatkan anggota Kabinet Kerja untuk tidak gaduh sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet dalam sidang paripurna untuk fokus pada tugas masing-masing sehingga tidak masyarakat khawatir dan bingung.

"Sudah perintah kan. Kita harus jalankan. Memang kita sudah peringatkan kepada menteri untuk jangan membikin gaduh atau berbeda pendapat di muka umum," katanya usai meninjau Venue Asian Games 2018, Selasa (3/10/2017).

Adapun, Wapres kembali mengingatkan para anggota kabinet yang memiliki perbedaan pendapat untuk diselesaikan dalam internal kabinet, dibandingkan langsung disuarakan di muka umum. "Berbeda pendapat di rapat. Jangan di muka umum. Apalagi antarpemerintah," ujarnya.

Dia melanjutkan, "Pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya artinya tertutup demokrasinya. Tidak boleh berbeda pendapat di luar, apalagi bergaduh."

Dalam sidang kabinet paripurna belum lama ini, Presiden Jokowi memberikan arahan agar para menteri fokus dan tidak bikin gaduh di ruang publik.

Presiden tidak menyebut secara spesifik mengenai kasus tertentu perihal arahan tersebut, namun diduga terkait dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menyita perhatian publik.

Saat itu, Gatot menyebut adanya institusi nonmiliter yang memesan 5.000 pucuk senjata secara illegal.

Pernyataan tersebut  disampaikan dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017) yang berlangsung tertutup atau tidak untuk dipublikasikan. Namun, pernyataan tersebut belakangan bocor dan menyita perhatian publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper