Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Senat AS Desak 21 Negara Tendang Korea Utara dari PBB

Ketua subkomite Asia Timur Senat Amerika Serikat (AS) meminta China dan 20 negara lainnya untuk menekan Korea Utara dengan cara memutuskan hubungan, menutup fasilitas diplomatik, serta berupaya mengeluarkan negara terisolasi tersebut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memberi panduan program senjata nuklir dalam foto tak bertanggal yang  dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara Korea Utara./Reuters
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un memberi panduan program senjata nuklir dalam foto tak bertanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara Korea Utara./Reuters

Kabar24.com, JAKARTA – Ketua subkomite Asia Timur Senat Amerika Serikat (AS) meminta China dan 20 negara lainnya untuk menekan Korea Utara dengan cara memutuskan hubungan, menutup fasilitas diplomatik, serta berupaya mengeluarkan negara terisolasi tersebut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam surat yang akan dikirimkan kepada duta besar China dan 20 negara lainnya, Senator dari Partai Republik Cory Gardner, sekaligus bertindak sebagai ketua subkomite, meminta agar negara-negara tersebut segera mengakhiri hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Pyongyang.

“Mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan rezim yang terus menentang hukum internasional serta mengancam negara-negara di seluruh dunia hanya akan memberi kesempatan bagi perilaku jahat,” tulis Gardner, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (19/9/2017).

“Selain memutuskan hubungan bilateral, saya mendesak pemerintah anda untuk mendukung dikeluarkannya DPRK dari Perserikatan Bangsa-Bangsa,” lanjutnya merujuk pada pemerintah Korea Utara yang kerap disebut Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Pada Jumat (15/9) pagi, Korea Utara meluncurkan rudal terbaru yang melintasi wilayah pulau utara Hokkaido sebelum mendarat di Samudera Pasifik. Aksi ini dilakukan menyusul disetujuinya sanksi yang lebih keras dari Dewan Keamanan PBB pada Senin (11/9).

Sementara Korea Utara telah bersikap menentang resolusi DK PBB atas uji coba nuklir dan rudal balistiknya, pihak Washington tetap berupaya menerapkan respon yang efektif.

Sesama rekan Presiden Donald Trump dari kubu Republik telah menyerukan penerapan tindakan yang lebih keras dan lebih cepat, termasuk sanksi 'sekunder' yang berat dan hukuman lainnya bagi perusahaan, bank, dan negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara.

Gardner baru-baru ini memperkenalkan undang-undang yang akan memberlakukan embargo ekonomi AS terhadap entitas yang melakukan bisnis dengan Korea Utara.

Surat Gardner akan dikirimkan ke sejumlah duta besar untuk AS, yakni China, Brazil, Inggris, Bulgaria, Kamboja, Kuba, Republik Ceko, Mesir, Jerman, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Nigeria, Pakistan, Polandia, Rumania, Rusia, Swedia, dan Vietnam.

Isu nuklir Korea Utara menjadi salah satu yang membayangi sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini, menjelang penyampaian pidato oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sidang Majelis Umum PBB ke-72 digelar di New York, AS, pada 18-23 September 2017. Dalam pertemuan tersebut Trump dijadwalkan akan berpidato pada Selasa (19/9) dengan isu utama mengenai denuklirisasi Korea Utara dan Iran.

Para diplomat Korea Utara dipastikan akan mengambil posisi di barisan depan peserta sidang untuk mendengarkan pidato Trump pada Selasa waktu setempat.

Dalam pidatonya, Trump diperkirakan akan menyinggung krisis yang semakin meningkat. Ketegangan geopolitik antara AS dan Korea Utara telah beberapa kali meningkat akibat dipicu ancaman aksi militer yang dilontarkan masing-masing negara.

Sementara itu, pihak militer AS dikabarkan mengadakan latihan pemboman bersama Korea Selatan di semenanjung Korea, sedangkan Rusia dan China memulai latihan angkatan laut menjelang sidang Majelis Umum PBB pada hari Selasa dimana ancaman nuklir Korea Utara kemungkinan akan bertambah besar.

Dalam program CNN pada Minggu (17/9), Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa Washington telah ‘cukup banyak menguras’ opsinya terhadap Korea Utara di Dewan Keamanan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada saat yang sama telah menegaskan akan mengupayakan resolusi damai dalam menghadapi aksi Korea Utara. Namun AS juga siap menggunakan kekuatan militer jika upaya diplomatik gagal mengakhiri pergolakan isu nuklir dengan Korea Utara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper