Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pansus Hak Angket KPK Minta Bertemu Presiden Jokowi

Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK tersebut meminta Pimpinan DPR menyurati Presiden Joko Widodo agar Pansus bisa berkonsultasi dalam konteks hubungan antarlembaga.
Ilustrasi: Massa yang tergabung dalam Jaringan Daerah Tolak Angket KPK melakukan aksi simpatik di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7). Mereka mengajak masyarakat agar menolak memilih partai politik dan anggota DPR pendukung hak angket terhadap KPK pada pemilu serentak 2019./ANTARA-M Agung Rajasa
Ilustrasi: Massa yang tergabung dalam Jaringan Daerah Tolak Angket KPK melakukan aksi simpatik di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7). Mereka mengajak masyarakat agar menolak memilih partai politik dan anggota DPR pendukung hak angket terhadap KPK pada pemilu serentak 2019./ANTARA-M Agung Rajasa

Kabar24.com, JAKARTA - Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK menginginkan bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK tersebut meminta Pimpinan DPR menyurati Presiden Joko Widodo agar Pansus bisa berkonsultasi dalam konteks hubungan antar-lembaga.

"Konsultasi tersebut dalam rangka konteks hubungan antarlembaga, apa tujuan pansus dan apa yang telah dilakukan pansus selama ini," kata Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Taufiqulhadi mengatakan konsultasi itu juga menjadi upaya pansus untuk mengkomunikasikan hal-hal yang belum sampai ke Presiden.

Menurut dia, rencana konsultasi dengan Presiden merupakan hal lazim dalam hubungan antarlembaga, dan kebetulan saat ini DPR menjalankan fungsi pengawasan salah satunya melalui Pansus Hak Angket.

"DPR ada tugas diberikan pada Pansus, maka agar kemudian hal tersebut berjalan baik maka kami minta bertemu Presiden dalam rangka konsultasi," ujarnya.

Namun dia membantah jika rencana konsultasi itu merupakan langkah untuk melobi Presiden maupun pemerintah agar mau menyetujui hasil rekomendasi akhir Pansus.

Politisi Partai NasDem itu meyakini bahwa Presiden memiliki perspektif sendiri sehingga pembahasan di forum konsultasi itu sifatnya hanya normatif saja.

"Saya yakin Presiden memiliki perspektif sendiri, jadi ini dalam rangka konsultasi biasa saja. Kalau lobi, menurut saya tidak selalu harus seperti itu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper