Bisnis.com, JAKARTA –Perdana Menteri Inggris Theresa May diperkirakan mengumpulkan cukup banyak dukungan anggota parlemen untuk mendukung rancangan undang-undang Brexit sebelum disahkan menjadi undang-undang.
Dukungan dari Partai Unionis Demokratik Irlandia Utara dan berkurangnya pertentangan di dalam Partai Konservatif meningkatkan kemungkinan May untuk mengukir kemenangan atas undang-undang yang dirancang agar pemerintahnya dapat menggunakan undang-undang Uni dalam undang-undang domestik.
Pembuat undang-undang berencana untuk membahas RUU tersebut pada hari Senin (11/9) sebelum pemungutan suara yang dapat berlanjut sampai dini hari keesokan harinya. Tantangan sebenarnya adalah apakah May dapat meloloskan draf amandemen pada tahap komite setelah ini.
Bagian RUU yang paling diperdebatkan adalah apa yang disebut dengan wewenang Henry VIII, yang memungkinkan menteri melakukan perubahan terhadap undang-undang yang ada tanpa diperiksa oleh Parlemen. Partai Buruh oposisi dan partai kecil lainnya menentang poin tersebut.
Sementara itu, pemerintah memperingatkan bahwa terhalangnya proses pengesahan RUU tersebut akan menimbulkan risiko proses Brexit yang "kacau", dengan implikasi negatif bagi perusahaan dan pasar keuangan.
"Bisnis dan individu membutuhkan kepastian bahwa tidak akan ada perubahan yang tidak terduga pada undang-undang setelah keluar dari UE, dan itulah yang diberikan RUU tersebut," kata Sekretaris Brexit David Davis, seperti dikutip Bloomberg.
"Tanpa itu, kita akan mendekati ujung tebing ketidakpastian yang tidak diminati siapa pun," lanjutnya.
Namun tidak seluruhnya sepakat dengan Davis. Keir Starmer, jurubicara Partai Buruh, menulis di Sunday Times bahwa RUU tersebut adalah sebuah penghinaan terhadap Parlemen.
Mantan Kanselir Tory, Kenneth Clarke mengatakan kepada Sky News bahwa sementara dia yakin bahwa pemerintah tidak akan menggunakan wewenang Henry VIII untuk membuat kebijakan,
Di tempat lain pada hari Senin, negosiator utama UE Michel Barnier akan bertemu dengan Komite Eropa dari Parlemen Skotlandia di Brussels. Trades Union Congress, sebuah kelompok pekerja, juga akan mengatakan bahwa May harus berusaha mempertahankan keanggotaan pasar tunggal.
Begitu pemerintah selesai melakukan pemungutan suara pada Senin, perhatian akan beralih ke tindakan lain yang dijadwalkan pada Selasa malam, di mana para menteri berusaha untuk memastikan bahwa Partai Konservatif mendominasi komite parlemen utama yang meneliti rancangan undang-undang.
Sementara itu, Partai Buruh mengatakan langkah tersebut sebegai usaha lain untuk memusatkan kekuasaan, dengan mengatakan bahwa mereka melanggar konvensi bahwa panel tersebut mencerminkan susunan Parlemen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
