Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya akan membahas detil dalam sejumlah poin utama mengenai rencana reformasi perpajakan AS selama dua pekan ke depan.
Dia menjanjikan, akan membahas aspek-aspek perpajakan yang memberikan keringanan kepada kelas menengah Amerika Serikat, selain melakukan pemangkasan pajak pribadi dan korporasi. Hal itu dikatakannya saat berpidato di North Dakota, Rabu (8/7/2017) waktu setempat.
"Kami akan membahas secara terperinci selama dua minggu ke depan, tapi kami telah menggarapnya dengan Kongres AS saat ini dan kami menghasilkan perbedaan pendapat yang sangat ketat," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (9/72017).
Apabila skema pajak baru tersebut terealisasi, maka akan memberikan angin segar bagi para pelaku pasar AS. Pasar saham AS tercatat terus mengalami reli sejak awal tahun karena janji kebijakan fiskal yang ditiupkan oleh Trump tersebut. Namun, eskpektasi para analis terus menurun setelah, proses reformasi pajak tersebut terus berlarut-larut.
Adapun, di kubu Partai Republik sendiri, meskipun mereka mengklaim satu suara untuk mendukung reformasi pajak. Namun beberapa sumber mengatakan, bahwa partai pengusung Trump tersebut masih mengalami perbedaan pendapat terkait apakah pemangkasan pajak harus diimbangi dengan pemotongan belanja untuk menekan defisit anggaran federal. Selain itu mereka juga masih berbeda pandangan mengenai berapa tarif pajak baru yang akan diberikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, yang hadir mendampingi Trump memperkirakan rencana pajak pemerintah AS yang baru akan mulai dipertimbangkan dan disetujui oleh Kongres AS pada akhir bulan ini.
"Kami telah mendistribusikan proposal pajak kami dan sedang disosialisasikan dengan anggota Kongres AS. Harapan kami akhir bulan dapat tercapai, "kata Mnuchin.
Mnuchin adalah satu dari enam anggota panitia khusus dari Partai Republik yang telah menegosiasikan proposal refromasi pajak selama berbulan-bulan tersebut. Namun demikian, tim tersebut tidak diikuti oleh anggota dari Partai Demokrat sehingga rawan mendapat tentangan dari partai oposisi itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
