Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai untuk mengoptimalkan proyek-proyek terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan regional Kementerian LHK Achmad Gunawan Widjaksono mengungkapkan, pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang akan bisa menjadi penampung pendanaan dari berbagai sumber untuk disalurkan pada proyek-proyek terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
"Berbagai sumber-sumber pendanaan yang tersedia diharapkan bisa direspons oleh berbagai entitas di tanah air baik badan usaha, pemerintah daerah atau masyarakat sipil," katanya dalam acara Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Goes to Campus di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/9/2017).
Menurut Achmad, entitas tersebut sebagai non party stakeholder (NPS) sangat penting untuk mencapai komitmen pengurangan emisi sebanyak 29% seperti yang sudah tertuang dalam dokumen kontribusi nasional yang diniatkan (NDC) Indonesia pada Persetujuan Paris.
Sementara itu, Titi Muswati Putranti dari Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi UI menyatakan formulasi kebijakan pajak yang tepat oleh pemerintah dapat menjadi dasar implementasi dan evaluasi kebijakan ke arah industri rendah karbon yang berkelanjutan.
Titi juga menyatakan, komitmen pemerintah ke arah industri rendah karbon harus dipandang suatu hal yang menyeluruh. "Kebijakan pajak seyogyanya dibuat secara komprehensif, tidak terjebak pada isu sektoral dan hanya untuk kebutuhan komitmen penurunan emisi GRK sebagai komitmen kebijakan global semata," katanya.
Titi mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pihaknya, pemerintah layak untuk mencoba melakukan reformasi dan modifikasi sektor perpajakan diantaranya dengan melakukan implementasi pajak karbon. “Melalui pajak karbon ini diharapkan pemerintah mampu mendorong sektor ekonomi untuk mengurangi emisi,” katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
