Bisnis.com, MALANG — DPC Partai Demokrat (PD) Kota Malang melamar DPC PKB Kota Malang untuk berkoalisasi di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) setempat 2018untuk posisi bakal calon wakil wali kota.
Ketua DPC PD Kota Malang Arif Darmawan mengatakan pilihan berkoalisi dengan PKB dalam Pilkada 2018 di kota tersebut karena ada kesamaan ideologis, yakni mengusung religius-nasional.
“Misi Wali Kota Malang (Mochamad Anton) dengan Kota Martabat-nya juga bagus sehingga kami sreg untuk bergabung,” kata Arif di sela-sela kunjungan ke Kantor DPC PKB Kota Malang, Kamis (31/8/2017) malam.
Karena itulah, PD “melamar” untuk posisi calon wakil wali kota mendampingi Mochamad Anton dalam Pilkada Kota Malang 2018. Nama bakal calon wali wali kota yang diusung PD Kota Malang, yakni Ghufron Marzuki, Ketua DPC PKB Kab. Malang.
“Yang bersangkutan juga pengurus NU (Nahdlatul Ulama), sebagai Wakil Bendara PCNU Kota Malang. Jadi jelas satu visi dengan Abah Anton (Mochamad Anton),” ujarnya.
Ghufron Marzuki membenarkan, dirinya maju sebagai bakal calon wakil wali kota Malang karena ada penugasan dari partai dan NU.
Dalam rapat pleno, PCNU Kota Malang sepakat mengusulkan dirinya untuk maju sebagai wakil wali kota daerah tersebut. “Jadi kami sudah melapor dan mendapatkan restu dari ulama untuk maju dalam Pilkada Kota Malang 2018,” ujarnya.
Ketua LPP DPC PKB Kota Malang Arief Wahyudi menegaskan pihaknya akan mencek silang data yang disampaikan Ghufron yang melamar menjadi bakal calon wakil wali kota Malang mendampingi Mochamad Anton.
Yang juga dilakukan, mengecek angka elektabilitas Ghufron di Kota Malang. “Namun jika semuanya sudah clear, tetap saja keputusan akhir ada pada suara DPP. Jadi prosesnya masih panjang,” ujarnya.
Menurut dia, partai maupun individu yang melamar sebagai bakal calon wali kota Malang mendampingi Mochamad Anton dalam Pilkada setempat di 2018 masih satu, yakni Mochamad Ghufron.
Namun untuk komunikasi politik dengan individu dan partai politik, sudah banyak. Ada beberapa partai dan individu yang telah berkomunikasi dengan PKB terkait upaya kolaborasi dalam Pilkada Kota Malang tahun depan.
Dia mengakui, PKB menggunakan istilah penjaringan, bukan pendaftaran, untuk posisi bakal calon wali kota Malang karena partai tersebut tidak bisa maju secara mandiri.
Perolehan kursi di DPRD Kota Malang hanya 6 kursi, sedangkan persyaratan untuk mencalonkan secara mandiri sebanyak 9 kursi sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain pemilik kursi di DPRD Kota Malang.
Di sisi lain, PD juga tidak bisa mencalonkan secara mandiri pada Pilkada Kota Malang karena hanya mendapatkan 5 kursi di DPRD Kota Malang.
Baik Arif maupun Ghufron optimistis “lamarannya” untuk mendampingi Mochamad Anton sebagai calon wali Kota Malang pada Pilkada tahun depan bisa direspon positif PKB. “Kami tidak mempunyai alternatif politik lain dalam Pilkada 2018, selain berkolaborasi dengan PKB,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
