Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenlu Kaji Diplomasi Siber

Kementerian Luar Negeri membuat kajian mandiri sebagai rekomendasi penyusunan strategi diplomasi siber.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri membuat kajian mandiri sebagai rekomendasi penyusunan strategi diplomasi siber.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, kajian mandiri mengenai diplomasi siber ini disusun langsung oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (P3K) Multilateral. P3K telah mengadakan pertemuan dengan kelompok ahli.

Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu mengatakan hal ini penting mengingat isu siber semakin kompleks. Kementeriannya ingin memberikan sumbangsih gagasan dalam pendefinisian posisi dan strategi diplomasi siber Indonesia.

"Sehingga dapat meningkatkan peran internasional Indonesia dalam konstelasi siber global maupun dalam melindungi kepentingan nasional," ujarnya, dikutip Kamis (31/8/2017).

Menurut International Telecommunication Union (ITU), lebih dari separuh total populasi dunia saat ini, yakni 80% penduduk di negara maju dan 34% penduduk di negara berkembang, memiliki akses internet dalam berbagai bentuk.

Tidak tanggung-tanggung, pertumbuhan penggunaan internet dan teknologi informasi mengalami peningkatan drastis.

Pada 2000, hanya ada 400 juta pengguna internet di seluruh dunia. Saat ini, jumlah pengguna meningkat 8 kali lipat.

Penggunaan internet telah memberikan berbagai dampak positif di berbagai bidang.

Di sisi lain, terdapat dampak negatif yang menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Cybercrime, misalnya, telah menimbulkan kerugian global sekitar US$450 miliar sepanjang 2016.

Selain itu, hubungan antarnegara berpotensi terganggu karena penggunaan teknologi siber untuk kepentingan ofensif.

Masyarakat sejauh ini mengharapkan pemerintah melakukan kolaborasi yang lebih intens dengan sektor swasta dalam diplomasi siber mengingat korporasi - terutama yang berjaringan multi national - telah tumbuh menjadi aktor terdepan dalam penanganan isu siber.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pun diharapkan dapat berperan efektif dalam mengkoordinasikan strategi dan visi kebijakan siber nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper