Kabar24.com, DENPASAR - Pelaku pariwisata di di Bali dorong segera memanfaatkan produk digital banking khususnya sistem pembayaran nontunai agar dapat meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memudahkan konsumen mereka.
Deputi Direktur Kepala Kantor Perwakilan Bank Bali Azka Subhan mengharapkan sejumlah objek wisata di Pulau Bali dapat mengadopsi sistem pembayaran nontunai dengan cara memasang peralatan seperti gerbang tol otomatis (GTO) yang terpasang di jalan tol.
“Sebenarnya sektor apa pun itu, semakin banyak nontunai akan terjadi efisiensi. Kami sebagai mediator, karena itu harus gandeng pemprov, dinas pariwisata, dan dinas pariwisata untuk menerapkan sistem ini,” paparnya dalam diskusi Transaksi Nontunai Meningkatkan Efisiensi Pariwisata di Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia Bali pada Jumat (28/7/2017).
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Regional Transaction & Consumer Banking Head Bank Mandiri Regional XI Bali dan Nusra Hendra Wahyudi, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali Gusti Ketut Sumardayasa.
Berdasarkan pantauan Bisnis, belum ada satu pun objek wisata yang memasang alat pembayaran digital khususnya uang elektronik. Begitu juga pengelola perparkiran belum melengkapi dengan alat untuk membayar secara elektronik, kecuali Jalan Tol Bali Mandara.
Azka menyatakan upaya mendorong pemda menerapkan transaksi nontunai sudah dilakukan Bank Indonesia Bali sejak dua tahun lalu dengan menggandeng Pemkot Denpasar agar menerapkan sistem pembayaran ini di ibukota Bali.
Hanya saja, jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, penerapannya belum sesuai harapan. Dia menilai transaksi nontunai ini akan lebih efektif apabila ada paksaan dari pemerintah setempat.
Menurut Azka, sebenarnya dari hasil surveinya sebanyak 70% masyarakat menyatakan sistem ini bermanfaat tetapi implementasi tidak semulus dan semudah yang diharapkan. Sering kali banyak yang setuju terhadap suatu program, tetapi tidak dilaksanakan.
Regional Transaction & Consumer Banking Head Bank Mandiri Regional XI Bali dan Nusra Hendra Wahyudi menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pemerintah menerapkan transaksi nontunai di sejumlah objek wisata di Pulau Bali guna meningkatkan efisiensi.
Dia memaparkan selama ini pihaknya sudah mendukung transaksi nontunai di bisnis hotel restoran dan kafe (horeka), tetapi ke depan merambah sejumlah objek wisata.
“Ke depan tentu saja siap dan pastinya harus siap. Hanya saja untuk objek pariwisata kami harus sesuaikan dengan pemda setempat,” tuturnya.
Hendra menuturkan kebiasaan masyarakat pada saat ini sudah banyak berubah. Dia mencontohan jika dulunya ketika seseorang mengantre di bank sambil menonton televisi yang disediakan, saat ini kebanyakan sambil melihat gawai mereka.
Kondisi tersebut menyebabkan infrastruktur yang harus disediakan oleh pihak bank adalah layanan internet nirkabel. Hal itu berjalan lurus dengan peningkatan jumlah gawai yang dimiliki masyarakat, sehingga perbankan pun wajib bertransformasi menyediakan produk digitalisasi yang mendukung kebutuhan konsumen.
Dia mengakui sudah ada sejumlah objek wisata bekerja sama dengan bank BUMN ini mengadopsi transaksi nontunai, tetapi jumlahnya masih terbatas, sehingga masih banyak belum menerapkan sistem pembayaran baik menggunakan kartu kredit, kartu debit maupun uang elektronik.
Hendra menyatakan pihaknya menyambut positif apabila ada objek wisata meminta Bank Mandiri membantu infrastruktur transaksi nontunai, karena juga akan membantu bank dibandingkan dengan harus membangun mesin ATM.
Berdasarkan data Bank Mandiri, frekuensi transaksi nontunai menggunakan kartu e-money pada periode Januari-Juni mencapai 221,1 juta transaksi tumbuh 33,1% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.
Adapun nilai transaksinya sepanjang periode itu mencapai Rp 2,54 triliun, tumbuh 53,4% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp1,66 triliun. Total jumlah kartu berlogo e-money yang telah diterbitkan Bank Mandiri sebanyak 9,6 juta kartu di seluruh Indonesia.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali Gusti Ketut Sumardayasa menilai transaksi nontunai terbukti produktivitas pelaku usaha.
Dia mencontohkan untuk di usaha ritel, pemanfaatan transaksi nontunai akan menghemat biaya pengiriman uang, dan yang utama mengefektifkan bagi perusahaan untuk bertransaksi sehingga mengurangi ancaman kriminalitas.
Hanya saja, di sejumlah anggota Aprindo Bali, total transaksi nontunainya masih sekitar 30% dari keseluruhan transaksi.
“Transaksi lebih singkat, buat sederhaa dan bagusnya lagi tidak perlu cari uang kecil. Misalnya transfer e-banking dari Lombok kesini akan mudah dibandingkan dengan misalnya duit dari sana harus dianter ke sini,” paparnya.
Menurutnya, transaksi nontunai ini harus terus didorong oleh semua pihak baik perbankan hingga pemerintah daerah dan masyarakat di Bali.
Pasalnya, transaksi model ini akan dapat membantu sejumlah pengelola objek wisata meningkatkan pendapatan mereka yang jika mengandalkan pembayaran tunai rentan dari tindakan kriminalitas.
Selain itu, pemanfaatan pembayaran ini akan dapat membantu mendata pelanggan, karena setiap transaksi dapat terekam secara otomatis sehingga sangat valid.
Dengan demikian, potensi kecurangan jika membayar secara tunai sangat bisa dihindarkan. Sumardayasa mendorong objek wisata seperti Tanah Lot menerapkan sistem ini.
Kendati mendorong, dia juga meminta agar penyedia layanan nontunai serta jaringan telekomunikasi mengatasi masih seringnya terjadi kegagalan bertransaksi diakibatkan jaringan dan sistem.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan, sehingga masyarakat penggunan transaksi nontunai tidak kecewa dan merasakan manfaat positif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
