Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah China merencanakan agar seluruh badan usaha milik negara (BUMN) China terdaftar sebagai liabilitas terbatas atau perusahaan saham gabungan pada akhir tahun ini.
Kantor Kabinet China mengatakan, kebijakan itu dilakukan agar BUMN raksasa nasional dapat bergerak lebih gesit, efisien dan modern. Adapun, sekitar 90% BUMN China telah menyelesaikan prosesnya dengan cara memperbaiki struktur tata kelola dan manajemen mereka.
“Pemerintah Pusat berharap dapat menghidupkan kembali sektor BUMN yang selama ini terbengkalai dan sekarat agar lebih kuat dan mampu bersaing di panggung global,” tulis Kantor Kabinet China, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (26/7/2017).
Namun demikian, otoritas tersebut tidak mengatakan apakah modal swasta akan diizinkan untuk berinvestasi di BUMN atau apakah mereka akan mencatatkan sahamnya. Proses ini akan dibarengi engan penutupan perusahaan yang dinilai tidak kompetitif. Struktur kepemilikan beberapa BUMN juga akan dimodernisasi.
Seperti diketahui, salah satu masalah terbesar yang dihadapi China, adalah beban yang berasal dari persahaan raksasa milik negara yang bisnisna tumbuh sangat lambat. Hal itu menjadi beban pemerintah ketika harus memberikan stimulus sehingga mengerekan tingkat utang nasionalnya.
Sebelumnya, pada awal tahun ini, Gubernur Bank Sentral China (PBOC) Zhou Xiaochuan telah mengatakan bahwa bank akan menarik dukungannya kepada perusahaan yang tidak layak secara finansial. Dalam hal ini dia menegaskan sikap pemerintah China untuk mendorong perusahaan ‘zombie’ keluar dari program stimulus nasional.
Selain itu, China juga sedang mendorong kepemilikan campuran untuk memungkinkan modal swasta berinvestasi di perusahaan sambil tetap mempertahankan kehadiran pemerintah di perusahaan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kritikan publik atas aksi pemerintah yang disebut akan melakukan kebijakan privatisasi atau denasionalisasi perusahan negara.
“Segala upaya akan dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan negara di perusahaan milik negara dan untuk mencegah hilangnya aset negara selama restrukturisasi,” lanjut Kantor Kabinet China.
Kehadiran negara yang besar di BUMN juga dinilain akan membantu melindungi hak-hak hukum karyawan dan memastikan stabilitas reformasi perusahaan,.
Adapun pada Juni lalu, regulator aset negara China mengatakan, BUMN yang dikelola oleh China akan dibagi menjadi tiga jenis yakni kelompok industri, perusahaan investasi dan operating companies. Namun langkah tersebut hingga saat in Beijing belum memapaparkan detilnya.
Sebagai catatan, Pemerintah Negeri Panda saat ini memiliki dan mengelola 101 BUMN yang bergerak di sektor-sektor mulai dari teknologi nuklir hingga obat-obatan. Reformasi BUMN mulai digalakkan oleh pemerintahan Presiden XI Jinping menjelang Kongres Partai Komunis akhir tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
