Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Tugas Lain BPK Yang Banyak Pihak Kurang 'Ngeh'

Selama ini masih banyak kesalahpahaman yang menganggap tugas BPK sebatas melakukan audit. Padahal sesuai regulasi yang berlaku, tugas BPK juga mencakup pemantauan penyelesaian kerugian negara atau daerah.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar memberikan penjelasan mengenai kinerja BPK saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta,Senin (10/7)./JIBI-Dedi Gunawan
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar memberikan penjelasan mengenai kinerja BPK saat berkunjung ke kantor redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta,Senin (10/7)./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah daerah untuk lebih tertib menindaklanjuti rekomendasi terkait temuan lembaga auditor negara tersebut.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar memaparkan selama ini masih banyak kesalahpahaman yang menganggap tugas BPK sebatas melakukan audit. Padahal sesuai regulasi yang berlaku, tugas BPK juga mencakup pemantauan penyelesaian kerugian negara atau daerah.

"Tugas BPK tidak hanya melakukan audit, tetapi juga mengawasi setelah dilakukan audit," kata Bahrullah dalam Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah untuk Tim Penyelesaian Karugian Daerah (TPKD) pada Entitas Pemeriksaan Wilayah Sumatra Utara dan Aceh, Selasa (25/7/2017).

Akbar menambahkan BPK terus melakulan kontrol untuk memastikan proses penggunaan anggaran digunakan secara optimal. Ada beberapa hal yang dilihat selama proses audit yang berlangsung yakni soal kesalahan administrasi, pemborosan, dan dana kemahalan.

"Nanti audit itu digunakan untuk perbaikan administrasi. Kalau soal kemahalan kalau lebih dari 30% itu bisa saja mark up atau fiktif," ucapnya.

BPK tak main-main dalam memperingatkan setiap entitas supaya selalu mematuhi rekomendasi yang mereka keluarkan. Mereka tak segan membawanya ke aparat penegak hukum apabila ada unsur tindak pidana korupsinya.

"Jadi kalau ada Tipikor akan disampaikan ke aparat penegak hukum. 70% data penegak hukum soal korupsi berasal dari BPK," tegasnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper