Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rusia Bisa Diberi Sanksi Karena Intervensi Pemilu AS

Pemimpin dari dua partai di Kongres AS menyepakati aturan yang mengizinkan sanksi baru untuk menghukum Rusia karena tuduhan campur tangan dalam pemilu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Reuters
Presiden Amerika Serikat Donald Trump/Reuters

Kabar24.com, JAKARTA - Pemimpin dari dua partai di Kongres AS menyepakati aturan yang mengizinkan sanksi baru untuk menghukum Rusia karena tuduhan campur tangan dalam pemilu.

Legislasi baru itu juga dengan jelas membatasi kewenangan Presiden AS Donald Trump untuk mencabut sanksi apa pun terhadap Rusia. Sebelumnya dia mengatakan membutuhkan kelonggaran diplomatik dengan Kremlin.

Pemerintah Trump saat ini dibayangi klaim bahwa Rusia berupaya untuk mempengaruhi pemilu AS pada tahun lalu. Akan tetapi Moskow membantah semua tuduhan meski sejumlah penyelidikan di AS berupaya mencari apakah seseorang di dalam tim kampanye Trump berkolusi dengan pejabat Rusia.

Kesepakatan dua partai itu mengindikasikan keinginan di Kongres untuk menata kembali garis yang tegas terhadap Rusia, apa pun pandangan Trump.

Presiden dapat memveto undang-undang, tetapi dengan melakukannya akan memicu kecurigaan bahwa dia mendukung Kremlin. Di sisi lalin, jika dia menandatanganinya, dia akan mendukung aturan yang ditentang oleh pemerintahannya.

Senator Ben Cardin, yang merupakan anggota paling senior di Komite Hubungan Internasional Senat, mengatakan kesepakatan diraih setelah "negosiasi yang intens."

"Kongres yang hampir bersatu ini siap untuk mengirimkan pesan yang jelas pada Presiden Putin atas nama warga Amerika dan sekutu kami, dan kami butuh Presiden Trump untuk menyampaikan pesan tersebut," ujarnya sebagimana dikutip BBC.com, Minggu (23/7/2017).

Chuck Schumer, pemimpin Demokrat di Senat, mengatakan DPR dan Senat akan bertindak sesuai dengan Undang-Undang berdasarkan basis bipartisan yang luas. Dia mengatakan sebuah UU mengenai sanksi yang tegas itu sangat penting.

RUU juga mencakup kemungkinan sanksi lanjutan terhadap Iran dan Korea Utara. Aturan itu telah lolos di Senat dan DPR akan melakukan pemungutan suara pada Selasa (25/7/2017).

Pejabat AS melanjutkan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya kolusi antara tim Trump dengan Rusia, klaim yang berulang kali dibantah Trump.

Laporan pada Sabtu lalu, menyebutkan Trump tengah mempertimbangkan kewenangannya sebagai presiden untuk memberikan pengampunan terhadap anggota keluarga, orang dekatnya dan bahkan dirinya sendiri.

Presiden memiliki kekuasaan untuk mengampuni seseorang sebelum dinyatakan bersalah atau bahwa jika orang tersebut didakwa kasus kejahatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : BBC
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper