Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah pebisnis sekutu Presiden Donald Trump mengajukan keberatannya atas rencana yang akan mewajibkan perusahaan AS membeli dan mengunakan produk baja domestik.
Para pebisnis terutama di sektor industri minyak tersebut mengatakan kebijakan Trump akan menjadi bumerang terhadap ambisinya meningkatkan produksi energi nasional atau yang dijuluki ‘dominasi sektor energi AS’.
Adapun, upaya lobi tersebut dilakukan saat Kementerian Perdagangan AS berusaha memenuhi tenggat pembuatan aturan pada pekan depan. Seperti diketahui, aturan yang diperkirakan berupa perintah eksekutif (executive order) tersebut akan mengatur agar para pebisnis sektor energi harus menggunakan baja buatan AS pada jaringan pipa minyak dan gasnya.
“Konsep inti dari perusahaan bebas AS adalah swasta harus dibebaskan untuk membuat keputusan membeli produk untuk usahanya sendiri. Kebijakan baru ini nantinya akan menghapus konsep inti tersebut,” tulis Kamar Dagang dan Industri AS dalam suratnya kepada Menteri Perdagangan Wilbur Ross, seperti dikutip dari Bloomberg, Minggu (23/7/2017).
Kadin AS mengatakan, pihaknya memahami keinginan positif Trump dalam rencana ‘America First’. Namun lembaga tersebut menggaris bawahi bahwa selama ini belum pernah ada aturan yang memaksa kebijakan belanja dari proyek-proyek yang didanai swasta.
Selain Kadin AS, terdapat pula perusahaan energi AS lain yang ikut serta melakukan lobi-lobi ke ekseutif Paman Sam tersebut. Perusahaan tersbeut a.l. The Williams Companies Inc. dan Energy Transfer Partners.
Sebelumnya, pada Kamis (20/7) pekan lalu, Trump mengeluarkan sebuah memoradun presiden yang meminta Kementerian Perdagangan AS untuk menentukan bagaimana mewajibkan material baja buatan AS di semua jaringan pipa domestik, baik yang sedang diperbaiki atau dibangun.
Di bawah arahan Trump, besi dan baja disebut memenuhi syarat sebagai buatan AS jika diproduksi sepenuhnya di dalam negeri mulai dari proses pelelehan awal hingga penerapan lapisan selanjutnya.
Gagasan tersebut berawal ketika para pengusaha baja AS mengusulkannya dalam sebuah pertemuan dengan Trump pekan lalu. Sebagai tindak lanjutnya Trump memerintahkan seorang ajudan untuk mewujudkannya, mengirim penasihat yang berusaha menyusun arahan sebelum akhirnya ditandatanganinya.
"Kebijakan pipa baru akan berjalan berlawanan dengan tujuan Trump untuk memacu produksi dan infrastruktur energi AS untuk mendukung ekonomi, pertumbuhan lapangan kerja, dan keamanan nasional," tulis sebuah koalisi perusahaan industri minyak AS, termasuk American Petroleum Institute dan American Gas Asociation.
Koalisi itu menyebutkan, kebijakan itu dapat menyebabkan penundaan proses konstruksi yang panjang dan membuat biaya produksi membengkak. Akibatnya, sejumlah perusahaan swasta terancam membatalkan proyek pipa yang telah direncanakan selama ini, di mana baja yang digunakan adalah produk dari luar AS.
Energy Transfer memperkirakan, ketika mereka membeli pipa buatan AS untuk tiga proyek domestik secara bersamaan, maka secara otomatis akan menyerap seluruh kapasitas produksi baja dalam negeri. Akibatnya, kelangkaan baja akan terjadi karena kapasitas produksi nasional yang tak siap.
Apabila rencana sektor baja dan energi Trump tersebut benar dilaksanakan, maka kredibilitas sang Presiden AS tersebut terancam kembali tereduksi di hadapn publik. Terlebih, banyak pengusaha sektor energi pendukung Trump yang akan merasa dirugikan oleh kebijakannya tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
