Bisnis.com, JAKARTA - Dukungan Ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar seluruh Indonesia kepada Ketua Umum Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dinilai berpotensi memperburuk citra partai tersebut di mata masyarakat.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai tak ada hal yang luar biasa dari pertemuan DPD I dan DPD II Golkar tersebut.
Pertemuan itu, jelasnya, bisa dibilang sebagai konsolidasi dukungan di internal Golkar untuk setia mendukung Setya Novanto kendati telah berstatus tersangka.
"Jauh-jauh kader datang dari daerah-daerah hanya untuk kompak menyatakan kesetiaan pada Setnov selaku Ketum Golkar," ungkapnya kepada Bisnis, Sabtu (22/7/2017).
Lucius sebaliknya menyayangkan tidak adanya suara kritis dari DPD I dan DPD II Golkar pada pertemuan tersebut.
Di satu sisi, sambung dia, kondisi tersebut memang bisa menandakan kekompakan Partai Golkar. Namun, di sisi yang lain kekompakan itu dinilai agak janggal.
"Ketika para elit Golkar daerah itu nampak tak secuilpun melontarkan evaluasi kritis atas apa yang terjadi pasca Setnov menjadi tersangka."
Dengan demikian, Lucius menilai publik yang punya antusiasme tinggi pada isu-isu korupsi, khususnya menyusul penetapan Setya Novanto sebagai tersangka, bisa melihat bahwa Golkar tak punya sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi. Kondisi ini pun diyakini akan mempengaruhi citra Golkar di depan publik dan selanjutnya bisa menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.
Lebih jauh, Lucius mengatakan korupsi menjadi salah satu isu berpengaruh dalam pelaksanaan pemilihan umum. Lawan-lawan politik akan dengan gampang menggunakannya untuk menyerang lawan yang berasal dari partai yang tak punya ketegasan sikap terhadap pemberantasan korupsi.
"Masalah integritas calon dan juga partai cukup punya efek terhadap elektabilitas calon baik di Pilkada maupun Pileg. Anjloknya suara Demokrat pada Pemilu 2014 lalu sedikit banyak dipengaruhi oleh banyaknya kader partai yang terbukti korupsi," ujarnya.
"Jadi saya kira tidak tepat jika apa yang menimpa Golkar beserta respons kader partai terhadap isu itu akan berdampak pada hasil Pilkada dan Pileg mendatang," tambah Lucius.
Sebagai informasi, Sabtu (22/7/2017), Ketua DPD I dan DPD II Partai Golkar seluruh Indonesia melakukan rapat di Jakarta untuk menyikapi kondisi partai, terutama setelah penetapan tersangka oleh KPK kepada Ketum Golkar Setya Novanto.
Dalam rapat, para perwakilan Golkar di daerah itu pun membahas tanggapan partai terhadap status ketum tersebut. Hasilnya, status Novanto sebagai tersangka diyakini tidak akan berpengaruh kepada elektabilitas Partai Golkar dalam Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
