Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Mukernas di Ancol, PPP Usung Jokowi Jadi Capres 2019

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyelesaikan Musyawarah Kerja Nasional II yang berlangsung selama 3 hari sejak Rabu (19/7/2017) hingga Jumat (21/7/2017) di Ancol, Jakarta.
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (keempat kanan), Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan), dan Ketum PPP Romahurmuziy (ketiga kiri) berfoto bersama para pengurus PPP dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (21/7)./ANTARA-Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (keempat kanan), Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kanan), dan Ketum PPP Romahurmuziy (ketiga kiri) berfoto bersama para pengurus PPP dalam penutupan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Bimtek Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (21/7)./ANTARA-Rosa Panggabean

Kabar24.com, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyelesaikan Musyawarah Kerja Nasional II yang berlangsung selama 3 hari sejak Rabu (19/7/2017) hingga Jumat (21/7/2017) di Ancol, Jakarta.

Dalam Mukernas tersebut, terdapat sejumlah ketetapan dan rekomendasi yang dihasilkan. Paling utama yakni PPP memilih untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Selain keputusan untuk mengusung Jokowi, PPP memandang permasalahan sosial paling menonjol adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Kondisi ini dinilai dapat menghancurkan sistem sosial yang telah dibangun bangsa Indonesia.

Karenanya, PPP menyatakan mendesak pemerintah melakukan langkah terobosan dengan kebijakan ekonomi yang bisa menyelesaikan ketimpangan dan kemiskinan.

Selanjutnya, PPP juga meminta pemerintah memihak kepada usaha-usaha kerakyatan agar bisa bersaing lebih baik dan sehat.

Sementara itu, di bidang penegakan hukum, PPP mencermati bahaya narkoba yang saat ini menjadi ancaman serius bangsa. Saat ini data pengguna narkoba di Tanah Air mencapai 5 juta jiwa di mana 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba.

PPP mendesak pemerintah bertindak keras dan tegas terhadap pengedar maupun pengguna narkoba, serta menerapkan strategi menyeluruh untuk menyelesaikan masalah narkoba.

Selain itu, PPP menyatakan mendukung institusi KPK dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. PPP mendorong DPR menggunakan hak konstitusional untuk memperkuat KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper