Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menganggap tingginya angka ketimpangan pendapatan per kapita menjadi persoalan serius yang wajib dibenahi.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional masih menyisakan persoalan besar yakni, terjadinya proses konglomerasi usaha dari hulu ke hilir dalam satu kepemilikan.
Hal ini berdampak pada tingginya penguasaan pasar di sejumlah sektor strategis dan pada akhirnya berdampak pada naiknya angka ketimpangan pendapatan.
“Hingga sekarang ini masih terjadi dualisme dalam kegiatan usaha antara konglomerasi besar di satu sisi dan usaha skala mikro, kecil, dan koperasi di sisi lain,” tuturnya, Rabu (19/7).
Konglomerasi serta penguasaan pasar inilah merupakan faktor utama penyebab ketimpangan pendapatan di Indonesia semakin melebar. Menurutnya, bukti ketimpangan juga terjadi karena pengusaha skala mikro dan kecil lebih mudah keluar dari pasar atau bangkrut dari pada bertransformasi menjadi pengusaha menengah atau besar.
Peningkatan angka ketimpangan bisa terlihat dari naiknya indeks gini rasio nasional. Pada 1999, indeks gini rasio mencapai 0,309 dan naik menjadi 0,329 pada 2002. Selanjutnya, naik menjadi 0,364 pada 2007, dan 0,397 pada 2016.
Dia menambahkan perlu ada upaya ekstra untuk dapat menekan angka indeks gini rasio. Pengusaha besar harus mampu melibatkan pengusaha skala mikro dan kecil untuk bergerak bersama mengembangkan usaha lewat pola kemitraan.
Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KPPU pun memiliki peran untuk mengawasi implementasi kemitraan antara pengusaha besar dengan pelaku usaha kecil.
Untuk jangka pendek, pemerintah dapat menerapkan kemitraan pelaku usaha di sejumlah daerah yang masih tinggi angka ketimpangannya, misalnya, di sektor pertanian dan peternakan.
“Perlu ada proyek percontohan pengembangan kemitraan di beberapa sektor strategis untuk mengatasi ketimpangan sekaligus menghindari dualisme ekonomi yang akut,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
