Bisnis.com, BRUSSELS— Inggris menyatakan akan berusaha mendesak Uni Eropa untuk membahas mengenai hak-hak warga negara yang tinggal di kedua kawasan pascaBrexit dalam perundingan putaran pertama di Burssels 17-20 Juli.
Menteri Brexit Inggris David Davis mengatakan, pihaknya tengah meminta kepada Juru Runding Brexit dari Uni Uni Eropa Michael Bernier untuk menyelesaikan persoalan kependudukan tersebut. Pasalnya, hak-hak penduduk tersebut dinilainya akan menentukan kesehatan ekonomi Inggris di masa depan.
"Kami memulai dengan baik perundingan pada bulan lalu, dan minggu ini kami akan membahas hak-hak semua warga negara di kedua kawasan. Sebab hak warga negara adalah prioritas bagi saya," kata Davis seperti dikutip dari Reuters, Senin (17/7/2017).
Pasalnya, menurut Davis, saat ini terdapat 3 juta penduduk Uni Eropa yang tinggal di Inggris dan 1 juta orang Inggris yang tersebar di negara-negara Uni Eropa. Dia mengaku akan menjadikan topik tersebut sebagai bahasan pertama dalam dikusi selama empat hari tersebut.
Seperti diketahui, topik-topik lain yang akan dibahas selain masalah kependudukan adalah terkait perbatasan antara Irlandia Utara dan Irlandia pascaBrexit serta untutan Uni Eropa agar Inggris membayar sekitar 60 miliar euro (US$70 miliar) sebagai kompensasi keluarnya negara tersebut dari blok Benua Biru.
Uni Seropa sendiri menjanjikan akan bersedia beralih ke topik lainnya pada pertemuan putaran kedua seperti hubungan dagang yang baru, apabila diskusi mengenai ketiga isu pada pertemuan bulan ini tersebut memunculkan hasil yang signifikan
Sementara itu, Barnier mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha menunjukkan sikap kooperatif dan akomodatif dalam pertemuan ini.
"Kami akan berusaha menyelidiki sejumlah hal yang terkait hubungan baru kedua kawasan. Kami akan memeriksa dan membandingkan posisi masing-masing untuk mendapatkan perjanjian yang positif," kata Bernier.
Kedua pria tersebut menjanjikan akan mengumumkan hasil pertemuan empat hari di Brussels tersebut pada Kamis (20/7) kepada publik. Adapun, kedua kawasan ini diberi waktu hingga 30 Maret 2019 untuk merumuskan hubungan baru pascaBrexit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
