Kabar24.com, LONDON - Gibraltar tidak akan menjadi korban Brexit dan mendapat jaminan dari pemerintah Inggris bahwa London tidak akan melakukan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa jika tidak melibatkan kawasan itu, kata menteri kepalanya, Minggu.
Masa depan Gibraltar, daerah kantong berbatu di ujung selatan Spanyol yang dikuasai Inggris pada 1703, dan 30.000 penduduknya menjadi titik utama pertengkaran dalam negosiasi Brexit.
Uni Eropa membuat kesal Inggris dan Gibraltar pada April dengan menawarkan hak veto kepada Spanyol atas hubungan pasca-Brexit di wilayah tersebut dengan blok itu.
Gibraltar, yang Spanyol inginkan kembali, memilih dengan kuat untuk tetap bersama Uni Eropa pada referendum tahun lalu namun berkomitmen untuk tetap bersama dengan Inggris.
Menteri Kepala Gibraltar, Fabian Picardo, mengatakan kepada Sky News, dia telah memiliki "jaminan kuat" dari Menteri Brexit Inggris, David Davis, bahwa pemerintah tidak akan melakukan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa jika tidak termasuk Gibraltar.
"Saya adalah tulang punggung negosiasi Gibraltar ini dan tulang punggung ini telah mencatat keberhasilan, kesepakatan yang tidak akan mudah digoyahkan. Kita bisa memiliki Perang Musim Panas, Perang Musim Gugur atau Perang Musim Dingin, jika Anda suka, tentang itu, tapi Gibraltar tidak akan mengubah posisinya," katanya.
"Ini kewajiban kita sekarang untuk secara bersemangat dan antusias mengejar hasil referendum dan mewujudkan Brexit yang sukses. Kami tidak akan menghalangi Brexit tapi kami tidak akan menjadi korban Brexit."
Selama kunjungan kenegaraan ke Inggris pekan ini, Raja Spanyol Felipe mengatakan dia yakin kesepakatan yang dapat diterima dapat disepakati dengan Inggris mengenai masa depan Gibraltar, namun juru bicara Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan topik itu tidak muncul dalam pertemuan bilateral mereka.
"Tidak akan ada pengaturan baru dalam kaitannya dengan kedaulatan Gibraltar, yang akan tetap 100 persen Inggris," kata Picardo.
Sebelumnya, negosiasi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tidak mungkin selesai tepat waktu pada awal 2019, dan tindakan sementara mungkin diperlukan sebelum kesepakatan akhir tercapai, kata Perdana Menteri Erna Solberg dari non-Uni Eropa Norwegia.
Negara Nordik itu mengikuti secara seksama pembicaraan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, karena hasilnya akan sangat mempengaruhi masa depan hubungannya dengan Inggris, mitra dagang terbesarnya.
Pada akhir Mei, May mengatakan siap untuk meninggalkan perundingan Brexit tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa jika kesepakatan tersebut tidak cukup baik.
Sebelumnya, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Inggris akan diperlakukan dengan adil oleh Uni Eropa setelah keluar dari kelompok tersebut, namun Brexit tetap memiliki dampak.
Inggris secara resmi mengumumkan niat meninggalkan kelompok 28 negara tersebut pada Maret dan menyatakan keinginannya tetap menjaga hubungan dekat dengan Uni Eropa saat keluar.
Baru-baru ini, Merkel berulang kali menyatakan bahwa Inggris pasti tahu negara itu tidak bisa mengharapkan hubungan sedekat dulu lagi jika sudah tidak menjadi anggota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
