Bisnis.com, JAKARTA— Topik penanganan perubahan iklim diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling panas untuk dibahas dalam KTT Group of 20 (G20) di Hamburg pada 7-8 Juli 2017, terutama setelah AS berencana menarik diri dari Perjanjian Paris pasca-KTT G7 bulan lalu.
Setidaknya akan ada empat negara yang secara terbuka akan menempatkan diri di posisi berlawanan dengan AS. Pemimpin negara dari Jerman, Prancis, India dan China diperkirakan akan menjadi yang paling vokal menyoroti kebijakan iklim dari Presiden AS Donald Trump.
Berikut posisi dan sikap negara beserta pemimpin negaranya yang cukup vokal terkait Perjanjian Paris, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (7/7/2017):
China: Negara ini tercatat menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia. Beruntung Presiden China Xi Jinping menyadari kondisi itu. Tak heran jika dia berusaha menempatkan isu perubahan iklim sebagai inti pembicaraan pertemuan G20 ini.
Sikap China ini dituding AS sebagai salah satu rencana Beijing untuk merebut perhatian dunia. Tk heran jika Trump kerap melempar kritik terkait hal itu ke China.
Prancis: Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah pembela utama Perjanjian Paris. Dia sering kali menghubungkan masalah seperti terorisme dan migrasi dengan isu perubahan iklim. Macron juga berencana membuat Prancis menjadi salah satu negara yang mampu mereduksi produksi karbonnya dalam jumlah terbanyak di dunia, demi mereduksi efek negatif dari sikap AS.
Jerman: Kanselir Jerman Angela Merkel, adalah mantan menteri lingkungan hidup Jerman yang paling getol mendorong kesepakatan Kyoto. Dia juga menjadi yang terdepan mendorong anggota G-20 untuk mengikuti Perjanjian Paris. Merkel pun menjadi pemimpin yang paling lantang mengecam sikap Trump terkati Perjanjian Paris.
India: Perdana Menteri India Narendra Modi telah berkomitmen untuk membatasi emisi. Modi juga berjanji membawa India menekan produksi karbonnya melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. "Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi planet kita," ujar Modi.
Indonesia: Indonesia dan Presiden Joko Widodo dianggap tak terlalu vokal dalam mendukung Perjanjian Paris. Hal itu menempatkan Tanah Air di posisi tengah antara pendukung dan penolak Perjanjian Paris.
Namun demikian, Indonesia sejatinya tetap berkomitmen mendukung pakta tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal bulan lalu menegaskan bahwa Indonesia akan tetap mematuhi Perjanjian Paris, kendati AS memutuskan menarik diri.
Amerika Serikat: Trump dan AS menjelma sebagai tokoh antagonis di mata pendukung Pernjanjian Paris. Setelah menolak mendukung pakta itu di KTT G7, Trump juga memutuskan membuka produksi besar-besaran batu bara dan menghapus peraturan perlindungan lingkungan hidup AS yang dibuat oleh Barack Obama. Dia berdalih, Perjanjian Paris hanyalah bualan belaka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
