Bisnis.com, JAKARTA--Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan kajian awal pemindahan pusat pemerintahan akan diselesaikan pada Desember 2017.
Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto mengatakan skema pemindahan dan pendanaanya belum bisa dibicarakan saat ini karena pihaknya tengah menyusun skenario pemindahaan, kerangka kelembagaannya, regulasi, investasi.
"Jadi skema belum bisa dibicarakan sekarang. Nanti Desember," ujar pria yang akrab dipanggil Rudi tersebut di DPR RI, Kamis (6/7).
Dia menambahkan rencana pemindahan pusat pemerintah harus melewati tiga tahap utama sebelum terealisasi.
Pertama, Bappenas harus melakukan kajian terlebih dahulu. Pihaknya harus menemukan variabel serta kriteria fisik dari lokasi yang disasar.
Terkait kriteria tersebut, Bappenas melakukan kajian hingga lintas kementerian, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Adapun, kriteria utama antara lain ketersediaan air, ketahanan dan keamanan serta ketahanan dari bencana alam. Setelah itu, pemerintah harus memutuskan lokasi secara politik. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah persiapan. Pada tahapan ini, pemerintah harus menyiapkan lahan, skema pendanaan dan sebagainya.
"Setelah itu siap, baru masuk tahap pelaksanaan. Jadi masih panjang," tutur Rudi.
Jika rencana ini terealisasi, dia mengungkapkan pemerintah harus memindahkan semua kantor mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Bahkan, institusi yang terkait pertahanan dan keamanan juga harus dipindahkan.
Ketika disinggung apakah KPK harus diboyong, Rudi mengatakan pihaknya belum tahu terkait hal tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
