Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPD Dukung Pemanggilan Paksa Miryam Oleh Pansus KPK

Wakil Ketua DPD Nono Sampono menegaskan dukungannya terhadap Pansus Hak Angket KPK untuk meminta aparat kepolisian memanggil tersangka korupsi e-KTP Miryam S. Haryani.
Tersangka kasus dugaan memberi keterangan palsu dalam persidangan KTP-Elektronik Miryam S Haryani menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas ketika keluar dari Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin (1/5) malam./Antara-Reno Esnir
Tersangka kasus dugaan memberi keterangan palsu dalam persidangan KTP-Elektronik Miryam S Haryani menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas ketika keluar dari Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin (1/5) malam./Antara-Reno Esnir

Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPD Nono Sampono menegaskan dukungannya terhadap Pansus Hak Angket KPK untuk meminta aparat kepolisian memanggil tersangka korupsi e-KTP Miryam S. Haryani.

Dia berpendapat sebagai lembaga negara, termasuk KPK, harus mendapat pengawasan oleh parlemen.

“Lembaga apapaun di dalam negara ini termasuk KPK, harus ada keseimbangan atau check and balances dan mendapat pengawasan dari parlemen. Sebab, kalau KPK tidak mendapat pengawasan apalagi sampai overdosis, maka akan berbahaya,” ujar Nono dalam acara buka bersama wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (20/6). Acara itu juga dihadiri Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba.

Menurut senantor dari Dapil Maluku itu, pemanggilan Miryam S Haryani merupakan bagian dari pengawasan parlemen sekaligus bagian dari kontrol terhadap KPK.

“Kalau kekuasaan KPK itu absolut, maka KPK akan bermasalah,” kata Nono.

Jangankan KPK lanjut Nono, Presiden pun kalau diperlukan keterangannya demi penegakan hukum, maka harus hadir, ujarnya.

“Maka jangan dikait-kaitkan dengan masalah tertentu. Seperti Ketua Pansus-nya diduga terkait kasus e-KTP dan lain-lain, itu tidak benar. Masalahnya berbeda. Sebelumnya juga ada kasus cicak Vs buaya, dan lain-lain,” ujar Nono.

Dia yakin Presiden Jokowi juga memantau kasus tersebut dan presiden tentu tidak akan berpihak kepada salah-satu lembaga negara tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper