Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kepala Desa Didorong Cegah Penyebaran Radikalisme

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo meminta para kepala desa untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di desa-desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah), memberikan paparan didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua M. Yoltuwu (kiri), dan Wakil Pemimpin Redaksi Asep Mh. Mulyana saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia di Jakarta, Jumat (5/5)./JIBI-Dwi Prasetya
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (tengah), memberikan paparan didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua M. Yoltuwu (kiri), dan Wakil Pemimpin Redaksi Asep Mh. Mulyana saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia di Jakarta, Jumat (5/5)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo meminta para kepala desa untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di desa-desa.

"Kalau ada gejala radikalisme, saya minta kepada seluruh kepala desa di manapun untuk segera melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib," ujar Eko dalam keterangan resmi, Senin (5/7/2017).

Dia menyampaikan hal tersebut di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Ende, NTT. Menurutnya, sebagai upaya pencegahan persebaran paham radikalisme para kepala desa juga diminta untuk aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila di daerahnya.

Dia menambahkan kearifan lokal yang berlandaskan nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi antarumat beragama, dan musyawarah masih sangat kental di perdesaan.

"Negara kita ini akan besar jika semua elemen bisa menghayati dan mengamalkan nila-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apalagi negara ini negara yang beragam. Untuk itu kita semua wajib menjaga kenekaragaman ini sebab keberagamanlah yang membuat kita besar," paparnya.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya menambahkan pemprov mendukung penuh tindakan pemerintah pusat yang akan membubarkan organisasi yang terindikasi menanamkan nila-nila radikalisme dan organisasi yang mengancam keutuhan NKRI

"Kami pemerintah dan warga di Provinsi NTT berkomitmen untuk selalu menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Kami menolak radikalisme, terorisme dan organisasi lain yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Warga NTT juga mendukung penuh upaya pemerintah yang akan membubarkan organisasi radikalisme dan anti pancasila," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper