Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Kasus Suap BPK Merupakan Kejahatan Sangat Berat

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penilaian kinerja keuangan instansi pemerintah merupakan kejahatan sangat berat sehingga harus diusut tuntas.
Auditor BPK Ali Sadli (kanan) dengan rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Sabtu (27/5)./Antara-Sigid Kurniawan
Auditor BPK Ali Sadli (kanan) dengan rompi tahanan meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Sabtu (27/5)./Antara-Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai kasus suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penilaian kinerja keuangan instansi pemerintah merupakan kejahatan sangat berat sehingga harus diusut tuntas.

“Ini merupakan kejahatan yang sangat berat dan tentunya harus diusut secara tuntas sampai ke akar-akarnya, kalau perlu siapa aktor intelektualnya harus betul-betul bisa dipegang dengan baik,” ujar Agus di Gedung DPR, Senin (29/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan Jumat lalu terhadap beberapa orang yang diduga melakukan suap, diantaranya seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT).

Agus menyatakan kejadian itu menjadi pelajaran bagi semua pihak, sebuah kasus yang sangat dramatis dan menyedihkan. Dia menyebut kasus itu sangat fenomenal karena penilaian yang diperjualbelikan itu nantinya akan berpengaruh terhadap langkah-langkah yang akan diambil instansi tersebut selanjutnya.

“Ini sebuah pelajaran bagi kita dan hal ini memang harus diberantas,” ujarnya sembari memberi apresiasi kepada KPK atas penangkapan tersebut.

Penilaian yang dilakukan BPK, ujarnya, sangat penting karena digunakan untuk pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan bagi perencanaan-perencanaan selanjutnya dari suatu kementerian.

“Nah sekarang kalau memang dia belum sampai kepada penilaian wajar tanpa pengecualian dan dijadikan predikat wajar tanpa pengecualian, ini akan merusak program pemerintah melalui kementerian keuangan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper