Bisnis.com, MALANG — Sumbangan ekonomi digital di Kota Malang, Kab. Malang, dan Kota Batu, pada produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jatim sangat signifikan sehingga pengembangannya perlu terus didorong, termasuk dari sisi penguatan regulasinya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Prof Candra Fajri Ananda mengatakan secara total sumbangan Malang dan sekitarnya terhadap PDRB Jatim sangat besar, yakni 15%.
“Dari jumlah itu, 30% disumbang ekonomi digital,” ujarnya di sela-sela Talk Show Digital Economics di Malang, Kamis (18/5/2017).
Dengan sumbangan sebesar itu, kata dia, masih banyak yang belum terjangkau layanan tersebut sehingga potensinya cukup besar. Contohnya bisnis kuliner.
Dengan layanan digital, maka perekonomian menjadi lebih efisien. Namun yang perlu dipikirkan juga dari sisi perlindungan konsumen, hak cipta, dan regulasinya.
Beberapa market place memang telah melakukan semacam perlindungan kepada konsumen dengan menyeleksi peserta yang masuk dalam jaringannya. Namun skalanya idealnya perlu diperluas. Karena itulah perlu keterlibatan dari pemda dalam melindungi konsumen.
Yang juga menjadi problem, soal hak cipta. Jika temuan-temuan terkait digital ekonomi tidak ada hak cipta kemudian dijiplak pelaku yang lain, maka akan membuat malas orang untuk berkreasi.
Begitu juga dengan regulasinya. Regulasi terkait dengan ekonomi digital harus cepat merespon, namun tidak mengekang orang untuk bekreasi.
“Seperti produk OBA, sebenarnya seperti praktik perbankan karena pelaku dapat menerima penempatan dana dan menyalurkannya,” ujarnya.
Karena itulah, masalah literasi, terutama literasi keuangan, juga perlu terus disuarakan agar tidak ditabrak pelaku industri ekonomi digital.
Bank Indonesia sudah serius menggarap pelaku ekonomi digital dengan membentuk divisi khusus, fintech. Mestinya, hal yang sama juga harus dilakukan OJK sehingga menanganan operasional ekonomi digital dari sisi usaha keuangan bisa terpantau dan tertangani dengan baik.
Terkait hak cipta, menurut Candra yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Malang itu, bisa dibantu pemda maupun Bank Indonesia lewat program CSR-nya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Dudi Herawadi mengatakan saat ini pihaknya masih menginventarisasi pelaku ekonomi digital di wilayah kerja kantor tersebut, utamanya di Kota Malang, Kota Batu, dan Kab. Malang.
Dengan terinterventarisasi pelaku ekonomi digital di wilayah kerja KPw BI Malang, maka program-program bisa lebih jelas dan mengarah sehingga perkembangan bisa lebih baik.
Intinya, perlu dibangun ekosistem pelaku ekonomi digita di Malang. Jika sudah terbangun ekosistem, maka untuk menautkan dengan program-program lain maupun pembinaannya bisa lebih mudah.
“Jadi tahap awal kami ingin mengarahkan pelaku ekonomi digital di Malang dan sekitarnya membangun ekosistem terlebih dulu,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
