Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Mahkamah Agung didukung EU-UNDP SUSTAIN meluncurkan whistleblowing system atau aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) versi kedua.
Versi terbaru ini memiliki fitur-fitur yang telah diperbarui yakni fitur notifikasi pelapor, peningkatan keamanan, serta inisiatif tingkat banding
Siwas merupakan sebuah situs daring whistleblowing system untuk menerima pelaporan serta pengaduan baik dari masyarakat maupun internal pengadilan mengenai pelanggaran-pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera, jurusita dan pengawai aparatur sipil negara.
Versi pertama Siwas telah diluncurkan oleh Ketua MA Hatta Ali pada 29 September 2016. Pengawasan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan.
“Sepanjang tahun 2016 kemarin, pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan pada umumnya tentang mutu pelayanan peradilan dan pelanggaran kode etik hakim,” ujar Kepala Badan Pengawas, Nugroho Setiadji dalam keterangan resmi, Senin (8/5/2017).
Ia berharap Siwas versi terbaru ini, yang didasari pada Peraturan Mahkamah Agung No.9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan, akan membantu pengadilan untuk memberikan pelayanan yang akuntabel.
Koordinator Sektor EU-UNDP SUSTAIN bagian pengawasan, Fatahillah mengatakan, versi kedua kali ini memiliki beberapa fitur tambahan.
Fitur tambahan itu a.l. notifikasi status pelaporan yang dikirimkan kepada pelapor secara otomatis setiap kali ada perkembangan, fitur keamanan pelapor yang diperbarui, dan inisiatif tingkat pengadilan banding dimana pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap pelanggaran.
“Fitur-fitur baru ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengawasan lembaga peradilan oleh Badan Pengawasan,” ujar Fatahillah.
Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan di Indonesia dengan mitra utama MA.
Siwas dapat diakses melalui https://siwas.mahkamahagung.go.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
