Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menpan RB: Anggaran Tak Tepat Sasaran Capai Rp392 Triliun Setahun

Pemerintah menilai masih banyak program yang tidak tepat sasaran di daerah, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur (tengah) didampingi istri mendapatkan ucapan selamat dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) usai ujian doktor terbuka di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/2)./Moch Asim
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur (tengah) didampingi istri mendapatkan ucapan selamat dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) usai ujian doktor terbuka di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/2)./Moch Asim

Bisnis.com, PADANG—Pemerintah menilai masih banyak program yang tidak tepat sasaran di daerah, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan anggaran di pemerintahan tercatat mencapai Rp392 triliun setiap tahunnya yang tidak termanfaatkan dengan baik.

“Anggaran dikucurkan dalam bentuk kegiatan, namun tidak sesuai dengan program yang disusun, tidak tepat sasaran,” katanya di Padang, Jumat (28/4/2017).

Menurutnya, masyarakat dirugikan dengan banyaknya program yang tidak tepat sasaran, sementara anggaran dikeluarkan untuk mendanai program tersebut.

Dia mencontohkan program yang tidak tepat sasaran seperti peningkatan di sektor pertanian. Harusnya, untuk program semacam itu mesti lengkap dari bibitnya, lahannya, serta apa saja yang harus diberikan untuk mendukung keberhasilan program.

“Harusnya begitu, logis. Tapi kadang kan ngga jelas, program irigasi, tapi airnya nggak ada, ya nggak nyambung,” ujarnya.

Dia meminta kepala daerah sebagai penggerak pemerintahan mesti lebih kreatif dan punya inisiatif untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Termasuk melakukan sejumlah terobosan agar mampu memaksimalkan kinerja.

Dari evaluasi selama ini, imbuhnya, penilaian ukuran kinerja akan dilakukan terhadap masing-masing dinas, bahkan dilakukan bagi perorangan.

“Dari kepala dinasnya akan diukur kinerjanya, perorangan. Kalau tidak bagus ya diganti,” katanya.

Menurutnya, masih banyak dinas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi diisi oleh orang yang tidak profesional, sehingga hasilnya pelayanan pemerintahan dan program yang dibuat juga tidak tepat sasaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Heri Faisal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper