• Home
  • Nasional
  • Hukum
  • Internasional
  • Regional
  • Humaniora
  • Oh Dunia
  • Kriminalitas
  • Pendidikan

Market

  • Bursa
  • Saham
  • Obligasi & Reksadana
  • Emas
  • Kurs
  • Komoditas
  • Rekomendasi
  • Korporasi

Bola

  • Liga Inggris
  • Liga Spanyol
  • Liga Italia
  • Bola Eropa
  • Bola Dunia
  • Bola Indonesia
  • Free Kick

Sport

Otomotif

Finansial

  • Ekonomi
  • Moneter
  • Perbankan
  • Asuransi
  • Multifinance
  • APBN & Pajak
  • BUMN Watch
  • Wealth & Finance

Gadget

  • Komputer & Laptop
  • Smartphone
  • Tablet
  • Electronics

Manajemen

Entrepreneurship

Syariah

Industri

  • Manufaktur
  • Infrastruktur
  • Energi
  • Jasa
  • Tekno
  • Agribisnis
  • TI & Media
  • Telko

Properti

  • Rumah & Real Estat
  • Apartemen
  • Bisnis Properti

Traveling

Info

Inforial

Kabar24

  • Nasional
  • Hukum
  • Internasional
  • Regional
  • Humaniora
  • Oh Dunia
  • Kriminalitas
  • Pendidikan

Koran Bisnis

  • Halaman Muka
  • Market
  • Industri
  • Bisnis Weekend

Foto

Life & Style

  • Gaya Hidup
  • Fashion
  • Infotaiment
  • Relationship
  • Inspirasi
  • Parenting
  • Health
  • Musik

Bisnis tv

  • Inspirasi Bisnis
  • Investasi Yuk!
  • Program Berita
  • Editor's View
  • Inspirasi & Kebijakan
  • Selebisnis
  • Streaming

Regional

  • Jakarta Raya
  • Banten
  • Bandung
  • Semarang
  • Surabaya
  • Bali
  • Sumatra
  • Kalimantan
  • Sulawesi
  • Papua

Solopos

Harian Jogja

Data Bisnis

Indeks

  1. Home
  2. Kabar24
  3. Hukum

Intervensi KPK: DPR Diminta Tahan Diri

April
21
/ 2017
17:24 WIB
Oleh : Newswire
Share this post :
Tiga penyidik KPK Novel Baswedan (ketiga kanan), Ambarita Damanik (keempat kanan), M Irwan Santoso (kelima kanan) saat dikonfrontasi dengan mantan anggota Komisi II DPR 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani (kiri bawah) dalam sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) dengan terdakwa Sugiharto (kanan) dan Irman (kiri atas) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (30/3). - Antara/Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA - Kalangan DPR diminta menahan diri dan tidak melakukan intervensi apa pun terhadap kinerja KPK.

Masyarakat Peduli Pemberantasan Korupsi meminta DPR-RI menahan diri dan tidak mencampuri kewenangan penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu disampaikan terkait usulan pengajuan hak angket oleh Komisi III DPR-RI.

BACA JUGA :

  • Tunggak Pajak Rp1,1 Miliar, Aset WP Disita
  • Penjualan Super Car di China Melonjak
  • BMW Akan Buka Diler Seri-i Pertama di Indonesia

"Kami berpendapat bahwa inisiatif hak angket yang digulirkan oleh beberapa anggota DPR dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap Miryam S Hariani bisa mengarah pada konflik kepentingan dan intervensi proses hukum di KPK (obstruction of justice), karena itu kami menyerukan agar DPR bisa menahan diri untuk tidak mencampuri kewenangan penegakan hukum KPK," kata perwakilan Masyarakat Peduli Pemberantasan Korupsi Natalia Subagyo di gedung KPK Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Natalia menyampaikan pernyataan bersama tokoh antikorupsi lain yaitu Betti Alisjahbana, Lelyana Santosa, dan Zainal Arifin Muchtar.

Selain keempat orang itu, masih ada 11 orang antara lain Erri Ryana Hardjapamekas, Dadang Trisasongko, HS Dillon, dan Todung Mulya Lubis yang bertemu dengan pimpinan KPK yaitu Agus Rahardjo dan Laode M Syarif untuk menyampaikan aspirasinya.

"Dalam diskusi panjang, ada kecurigaan hak angket ini abal-abal karena tidak jelas alasan sesungguhnya hak angket ini. Beberapa orang mengatakan ini terkait dengan Miryam dan laporan keuangan KPK, tapi dua-duanya kelihatan tidak pas karena mengenai laporan keuangan KPK itu beberapa tahun lalu sudah diproses BPK dan sudah selesai," kata Zainal Arifin Muchtar.

Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.

Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP-E.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa namanya.

"Begitu juga dengan dokumen pemeriksaan BAP, kami anggap dokumen pemeriksaan pro-justicia maka hanya bisa dibuka di persidangan. Kami tidak tahu alasan di balik DPR memaksa membuka itu. Jangan-jangan ini bukan untuk memperjelas proses penegakan hukum tapi memperkeruh proses penegakan hukum. Jangan sampai KPK mau membuka ini. Ini akan jadi modus berulang yaitu ancaman-ancaman yang bisa dibuat-buat," tambah Zainal.

Zainal juga menilai bahwa usulan pengajuan hak angket tersebut berlebihan.

"Penggunakan hak angket itu agak berlebih. Hak penyelidikan kaitannya dengan kebijakan pemerintah jadi agak berbahaya menjalankan UU sebagai bentuk kewenangan pengawasan DPR karena tidak tertutup kemungkinan hakim bisa dipanggil oleh DPR. Hak angket penyelidikan yang ujungnya rekomendasi jadi kami agak bingung dalam penegakan hukum lalu ujungnya ada rekomendasi ke KPK, jangan-jangan DPR terlalu memperluas proses angket itu sendiri," ungkap Zainal.

Selain itu, Zainal juga meminta ada penuntasan pengusutan pelaku yang melakukan penyiraman terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Semua berawal dari keprihatinan. Kami berkumpul dan berdiskusi mendalam dan harus dipikirkan penanganan perkara yang jauh lebih kuat karena teror ini untuk semua lapisan. Harus ada upaya yang kuat untuk penanganan kasus Novel ini. Tak hanya berhenti di KPK tapi juga di Presiden. Kami minta peran yang lebih dari Presiden," kata Zainal.

Sumber : Antara

Tag : kpk
Editor : Saeno
Berita terkait :
KPK Terus Dalami Kasus Suap Berjamaah DPRD Sumut
BANK CENTURY : KPK Belum ke Penyelidikan
KPK Tunda Umumkan Sanksi untuk Aris Budiman
KASUS BANK CENTURY: KPK Akan Sikapi Nama yang Ada…
KPK Periksa Direktur Penyidikan Aris Budiman
KPK Yakin Penetapan Status Tersangka Ahmad Mus Sesuai…

BERITA TERKINI LAINNYA

  • 2018 22 Apr
    Pendidikan
    | 19 minutes ago

    Baznas Salurkan Dana Bantuan Pendidikan Rp18,72 miliar

    Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan terus mengalokasikan angaran bantunan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusian muslim seperti tahun lalu mencapai…
  • 2018 22 Apr
    Nasional
    | 1 hour ago

    Pilpres 2019: Koalisi Pendukung Jokowi Diperkirakan Enggan Terima Anggota Baru

    Koalisi partai-partai pendukung Joko Widodo dinilai terlalu gemuk sehingga enggan menerima partai pendukung baru.
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 2 hours ago

    Korea Utara Tangguhkan Percobaan Senjata Nuklir, Ini Alasannya

    Presiden Korea Utara Kim Jong Un memutuskan untuk menangguhkan percobaan senjata nuklir di negaranya. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dalam…
  • 2018 22 Apr
    Hukum
    | 2 hours ago

    Empat Siswa dan Satu Siswi Pekanbaru Tertangkap Nyabu di Rumah Kosong

    Kepolisian Sektor Tenayan Rayan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menangkap lima pelajar yang terdiri atas empat remaja pria dan seorang remaja perempuan saat sedang pesta…
  • 2018 22 Apr
    Pendidikan
    | 3 hours ago

    Kemenag Ajak Para Siswa Ikut Kompetisi Sains Madrasah

    Kementerian Agama kembali menggelar Kompetisi Sains Madrasah (KSM) 2018, yang akan digelar secara berjenjang mulai dari KSM Satuan Pendidikan, KSM Kabupaten/Kota, KSM Provinsi,…
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 3 hours ago

    Bom Bunuh Diri Kembali Guncang Kabul, ISIS Klaim Bertanggung Jawab

    Ledakan bom bunuh diri kembali mengguncang Kabul, Afganistan dan menewaskan setidaknya 31 orang di sebuah kantor pendaftaran pemilih Pemilu, Minggu (22/4/2018).
  • 2018 22 Apr
    Nasional
    | 4 hours ago

    PKS Sebut Larangan Hadiri Deklarasi Anis Matta karena Kurang Koordinasi

    Pimpinan pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai larangan menghadiri deklarasi Anis Matta sebagai calon presiden (capres) 2019 disebabkan kurang koordinasi.
  • 2018 22 Apr
    Nasional
    | 4 hours ago

    Koalisi Pendukung Jokowi Pecah, Poros Ketiga Bisa Jadi Wadah

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan bila terjadi perpecahan di salah satu kubu seperti di kubu Jokowi maka peluang terbentuknya poros ketiga semakin besar.
  • 2018 22 Apr
    Oh Dunia
    | 5 hours ago

    Orang Tertua di Dunia Meninggal di Usia 117 Tahun

    Seorang warga Jepang yang diyakini menjadi perempuan tertua di dunia meninggal dunia pada Sabtu (21/4/2018).
  • 2018 22 Apr
    Nasional
    | 5 hours ago

    PAN Belum Tutup Pintu untuk Jokowi. Amien dan Zul Berbeda Jurus?

    Secara resmi Partai Amanat Nasional (PAN) belum menentukan sikapnya terkait dukungan untuk Pilpres 2019 meski Ketua Majelis Kehorman Amien Rais menjamin partai itu tidak…
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 5 hours ago

    Nikaragua Diguncang Gelombang Unjuk Rasa, Seorang Jurnalis Tewas Ditembak

    Seorang reporter tewas setelah ditembak ketika sedang melakukan laporan langsung di area yang menjadi lokasi aksi demonstrasi melawan Pemerintah Nikaragua.
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 5 hours ago

    Kuburan Massal Ditemukan di Wilayah Bekas Markas ISIS

    Puluhan jenazah termasuk para jihadis dan warga sipil ditemukan di kuburan massal bekas markas kelompok milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Raqqa, Suriah, Sabtu…
  • 2018 22 Apr
    Nasional
    | 5 hours ago

    Abraham Samad Calon Alternatif Pilpres 2019? Ini Perhitungan Sang Mantan Ketua KPK

    Abraham Samad berpeluang menjadi calon alternatif dalam persaingan Pilpres 2019. Nama Abraham muncul di antara nama Jokowi dan Prabowo Subianto.
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 6 hours ago

    LAPORAN DARI WASHINGTON : IMFC Fokus Redam Ketegangan Perdagangan

    Upaya meredam potensi kerentanan keuangan dan meningkatnya ketegangan perdagangan, menjadi isu utama pertemuan Komite Moneter dan Finansial Internasional, IMFC.
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 6 hours ago

    Ratu Elizabeth HUT Ke-92. Tom Jones, Sting, Hingga Kylie Minogue Ramaikan Konser Bertabur Bintang

    Sebagai pemimpin kerajaan tertua dan terlama di dunia yang sudah berusia 92 tahun, Ratu Elizabeth masih bisa menghadiri konser khusus bertabur bintang terkait ulang tahunnya,…
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 6 hours ago

    Aparat Arab Saudi Tembak Drone Tak Berizin, Bantah Ada Kudeta

    Aparat keamanan Arab Saudi menembak jatuh sebuah drone yang terbang di ibu kota negara itu.
  • 2018 22 Apr
    Regional
    | 6 hours ago

    Ujian Nasional Dongkrak Tingkat Hunian Hotel

    Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan momentum ujian nasional baik SMA maupun SMP memiliki pengaruh dalam mendongkrak okupansi atau…
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 8 hours ago

    Tim Penyidik Senjata Kimia Periksa Lokasi Serangan di Douma

    Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) akhirnya memeriksa lokasi yang diduga menjadi tempat dijatuhkannya senjata kimia di Douma, Suriah.
  • 2018 22 Apr
    Internasional
    | 9 hours ago

    Pemakaman Mendiang Barbara Bush Dihadiri 1.500 Orang

    Pemakaman Barbara Bush, istri mantan Presiden AS George H.W. Bush, dihadiri oleh 1.500 orang, mulai dari mantan presiden hingga pemilik restoran pizza.
  • 2018 22 Apr
    Nasional
    | 9 hours ago

    DPR Minta Pemerintah Awasi Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada dan Lebaran

    DPR meminta pemerintah mengawasi peredaran uang menjelang Pilkada 2018 dan Lebaran.
    PELUNCURAN AMITY CLUSTER
    PELUNCURAN AMITY CLUSTER
    CEO Airbus Group Indonesia Laurent Godin Diperiksa KPK

    Terpopuler

    1. PKS Sebut Larangan Hadiri Deklarasi Anis Matta karena Kurang Koordinasi
    2. Speed Boat Tenggelam, Wakapolres Labuhanbatu Masih Dinyatakan Hilang
    3. Kapal Tenggelam, Pencarian Wakapoler Labuanbatu Dilanjutkan Minggu Pagi
    4. Ekonomi NTB Melesat, Tingkat Pengangguran & Kemiskinan Turun Signifikan
    5. Koalisi Pendukung Jokowi Pecah, Poros Ketiga Bisa Jadi Wadah
    • Bisnis.com
      • Available on:
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise with Us
    • Contact Us
    • Career
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia.
    Proudly powered by Sibertama
    • Home
    • Privacy Policy
    • Code of Conduct
    • Advertise
    • Contact Us
    • Career
    Bisnis Indonesia
    Copyright © 2018 by Bisnis Indonesia. Proudly powered by Sibertama
    Page rendered in 0.3696 seconds on g9-100
    Available on:    
    • Connect with us