Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah didorong untuk meningkatkan pendekatan persuatif untuk meredam terorisme di Indonesia dengan melibatkan semakin banyak lembaga lain selain Kepolisian.
M Haripin, peniliti LIPI Bidang Kajian Politik Luar Negeri dan Pertahanan mengatakan Indonesia menganut pendekatan hukum terhadap terorisme. Semua perangkat pendukung seperti UU dan kepolisian telah berjalan dengan baik.
Namun, kekurangannya ialah masih minimnya pendekatan persuatif untuk meredam terorisme. Menurutnya, terorisme berangkat dari sebuah ideologi, sehingga untuk melawan dibutuhkan pendekatan ideologis pula. Untuk itu peran Kementerian Pendidikan, Komnas Ham dan lembaga sipil lainnya harus lebih ditingkatkan.
"Saya lihat sejauh ini pemerintah condong mengedepankan Densus 88, BNPT, yang lebih persuatif masih kurang. Terhadap terorisme, negara tidak hanya melawan suatu kejahatan tapi juga suatu ideologi," ujarnya kepada Bisnis, Senin (10/4/2017).
Haripin menuturkan terjadi pergeseran pola terorisme di Indonesia pasca 2009. Pada periode sebelum 2009, para pelaku terorisme terafiliasi dengan Jemaah Islamiah, Alqaidah ataupun konflik Afganistan dan menyerang simbol-simbol tertentu seperti Kedutaan Australia atau Bali.
Dalam perjalanan, para pelaku teroris cendong bertindak sporadis, dilakukan secara individual dan dengan cara yang lebih sederhana seperti menggunakan granat atau pistol. Dari segi kualitas serangan nampak menurun, tetapi dari kuantitas harus dikhawatirkan meningkat.
"Merakit bom butuh waktu, sekarang dengan bermodalkan pistol atau granat sudah bisa lakukan teror. Sekarang pelaku umumnya sisa-sisa konflik seperti dari konflik Poso atau Ambon," tambahnya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
