Kabar24.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam pengembangan sekolah vokasi bidang kemaritiman, salah satunya tentang buruknya kualitas sumebr daya manusia yang tidak selaras dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Tb. Haeru Rahayu mewakili Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim Kemenko Maritim dalam Focused Group Discussion (FGD) di Bandung mengatakan pemerintah tengah menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
“Visi pemerintah Jokowi menjadikan Indonesia sabagai Poros Maritim Dunia perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang handal,” tambah Tb Haeru Rahayu melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Selasa (14/3).
Pada khususnya revitalisasi yang akan dilakukan kata Tb. Haeru diperuntukkan bagi sekolah-sekolah vokasi (SMK) di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Kebijakan Nasional terkait pendidikan vokasi dengan terbitnya Inpres yang menginstruksikan kepada 12 Menteri, 1 Lembaga, dan 34 Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.
Dengan terbitnya Inpres semua pihak terkait dituntut untuk dapat merumuskan strategi holistik meningkatkan kompetensi SDM untuk SMK di Indonesia.
FGD ini merumuskan solusi dan rekomendasi terhadap isu vokasi kemaritiman dan masalah yang dihadapi, khususnya terkait dengan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu FGD ini juga membahas peluang dan tantangan pengembangan sekolah vokasi khususnya sekolah vokasi (SMK) dibawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman.
FGD ini diikuti oleh Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbud, KADIN, Kemnehub, Pemda Jabar, SMK, dan Kemenko Bidang Kemaritiman.
Materi diskusi yang disampaikan oleh narasumber adalah kebijakan nasional terkait pengembangan pendidikan vokasi, kebijakan dan implementasi Inpres No 9/2016.
Selain itu juga membahas strategi holistik terkait citra SMK kemaritiman secara nasional, relevansi kurikulum dengan kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri, dukungan pemerintah pusat atas sertifikasi kompetensi untuk SMK, serta peluang dan tantangan pengembangan pendidikan vokasi di daerah.
FGD ini berhasil mengidentifikasi isu-isu penting terkait revitalisasi SMK bidang kemaritiman. Sebelum menutup acara FGD tersebut, TB Haeru meminta agar hasil identifikasi isu tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh semua elemen terkait.
“Kita mengharapkan ada tindak lanjut konkrit buat anak bangsa, terutama dalam percepatan revitalisasi SMK bidang kemaritiman,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
