Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai mengaudit penggunaan anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 2016.
"Kami berharap BPK diberikan keleluasaannya selama proses pengauditan berlangsung," ujar Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, di Jakarta, Rabu (1/3/2017).
Dia mengatakan bahwa koordinasi selama proses audit menentukan kelancaran pemeriksaan keuangan. Proses pengauditan tersebut mulai dilakukan setelah penyerahan laporan internal Kemdikbud ke BPK.
Sejumlah potensi masalah yang bisa ditemukan selama proses audit seperti kesalahan administrasi, pemborosan, belanja kemahalan, dan belanja fiktif.
"Temuan negatif harus bisa diselesaikan secepatnya, agar tidak berujung pada kerugian negara," kata dia.
Pada tahun sebelumnya, Kemdikbud memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahrullah mengatakan penetapan opini tersebut menggunakan standar akuntansi berbasis sektoral serta melihat kesesuaian dengan apa yang dilakukan pemerintah.
"Kalau semua ini sudah dilakukan sesuai prosedur, maka dengan mudah mendapatkan opini wajar," papar dia.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemdikbud Daryanto mengatakan anggaran Kemdikbud pada 2016 mencapai Rp49,23 triliun. Kemudian ada penghematan anggaran sebesar Rp5 triliun lebih. Sehingga anggaran bersih Kemendikbud Rp43,6 triliun.
"Dari jumlah tersebut, kami melakukan pemblokiran sendiri yakni sebesar Rp3,9 triliun," ucap Daryanto.
Sementara, realisasi anggaran Kemdikbud pada 2016 sebesar Rp38,55 triliun atau terserap 88,42% dari anggaran. Sejumlah pengeluaran Kemdikbud untuk bantuan sosial dalam wujud Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp9,62 triliun yang disalurkan kepada 17,6 juta siswa miskin serta siswa yatim.
Daryanto berharap pihaknya tetap bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
